BALI : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pelaku bisnis untuk bekerja sama dengan pemerintah.
Khususnya dalam ikut inisiatif untuk mengatasi perdagangan orang dan tindak pidana terkait.
Hal ini Yassona sampaikan dalam acara Government and Business Forum (GABF) di Hyatt Regency Sanur, Bali, Kamis (10/8/2023).
Dalam sambutannya, Yasonna mengakui masalah yang semakin meresahkan yaitu perdagangan orang melalui penipuan online.
Dia mengajak para pelaku bisnis, terutama para pebisnis muda yang dikenal sebagai young technopreneurs, untuk bersama-sama memerangi kejahatan ini.
“Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang,” ungkap Yasonna.
Menurutnya, praktek bisnis yang tidak etis telah memberikan dorongan bagi Indonesia untuk membentuk gugus tugas khusus dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
“Di tingkat bilateral kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum,” terangnya.
Pemerintah sendiri telah mengambil berbagai langkah dalam menghadapi tantangan perdagangan manusia.
Yasonna mengungkapkan upaya-upaya bilateral yang telah dilakukan dengan berbagai negara asing, termasuk perjanjian tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum.
Namun, dia juga menyoroti pentingnya teknologi dalam mencegah kejahatan transnasional.
“Dalam era globalisasi ini, teknologi canggih tidak hanya meningkatkan kejahatan transnasional tetapi juga dapat menjadi alat untuk melawannya. Kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk memerangi perdagangan manusia,” tegas Yasonna.
Dia juga menyoroti peran penting Government and Business Forum (GABF), sebuah forum bersama yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia.
Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan sektor swasta dan pemerintah dalam upaya bersama melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam acara GABF, hadir pula para pemangku kepentingan termasuk Menteri Luar Negeri RI Retno.L.P. Marsudi dan Menlu Australia Penny Wong.
Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis, Indonesia bertekad menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing. Reformasi hukum pun dijalankan untuk memudahkan berbisnis di Indonesia.
Yasonna menegaskan, kerja sama melalui teknologi digital dan media sosial merupakan cara efektif dalam memerangi perdagangan manusia.
Dia berharap forum semacam GABF dapat menjadi tempat untuk berbagi praktik terbaik dan alat praktis dalam upaya melawan perdagangan manusia.
Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan perwakilan internasional, Indonesia berkomitmen untuk menangkal perdagangan manusia dan mewujudkan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua. (*)