SAMARINDA: Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyampaikan aspirasi terkait ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Aksi damai ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, beserta jajaran Komisi III DPRD, di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu, 28 Mei 2025.
Mahakam Ulu, kabupaten termuda di Kaltim yang dimekarkan pada 2012, dinilai masih tertinggal jauh dalam hal infrastruktur dasar, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam lima poin tuntutan massa aksi yang disampaikan secara langsung di hadapan para wakil rakyat.
Dalam orasinya, koordinator aksi Awen menyampaikan lima poin penting yang menjadi fokus desakan kepada DPRD Kaltim diantaranya, optimalisasi hak budgeting dan pengawasan DPRD, jalan layak ke Long Apari dan perbatasan, transparansi anggaran proyek daerah, pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta peningkatan sumber daya manusia.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan komitmennya untuk menjadikan Mahakam Ulu sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.
Dalam pernyataannya, Hasanuddin menekankan bahwa DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi warga dan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak eksekutif.
“Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum. Program Jospol sangat penting, dan kesehatan di sana sangat kurang. Ini menjadi tantangan kita bersama,” tegas Hasanuddin.
Ia juga menambahkan Mahulu sering terabaikan dalam alokasi anggaran, meski wilayah tersebut memiliki potensi besar dalam sektor tambang dan perkebunan.
“Jalan aspal baru sekitar 18 kilometer dari luas wilayah 18.428 km². Ini ironis. Potensinya besar, tapi tenaga kerja lokal belum terserap optimal,” ungkapnya.
Senada dengan Ketua DPRD, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menegaskan bahwa Mahulu akan diberikan skala prioritas dalam anggaran provinsi.
“Dari sekian triliun anggaran untuk provinsi, kita sebarkan ke 10 kabupaten/kota. Tetapi Insya Allah, Mahakam Ulu kita berikan skala prioritas. Meski kabupaten termuda, kebersamaan ini akan terus kita jaga dan bantu,” katanya.
Awen, Ketua Formas PM, membeberkan fakta memilukan bahwa hingga saat ini banyak wilayah Mahulu masih bergantung pada jalan tanah yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Bahkan, rumah sakit belum tersedia dan layanan kesehatan sangat terbatas.
“Kami hanya punya puskesmas yang kadang ada tenaga medis, kadang tidak. Bagaimana bisa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak?” ujar Awen lirih.
Di sektor pendidikan, banyak anak Mahulu terpaksa menempuh perjalanan jauh ke Samarinda atau bahkan berhenti sekolah karena kendala biaya dan akses.
“Setelah SMP, banyak anak tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada SMA yang layak. Belum lagi listrik yang padam terus-menerus,” ungkap Awen.
Lebih memprihatinkan lagi, di beberapa wilayah perbatasan, transaksi ekonomi dilakukan menggunakan mata uang asing.
“Di sana, orang lebih mudah dapat barang dari Malaysia. Bahkan mata uang Ringgit lebih beredar dibanding Rupiah,” tambahnya.
Hasanuddin menegaskan lembaga yang ia pimpin terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan masukan dari masyarakat.
“Kami apresiasi Formas PM dan masyarakat Mahulu yang berani menyuarakan aspirasinya. Kami akan upayakan solusi konkret. Ini janji kami,” ujarnya.
Ia turut menyoroti bahwa Mahulu masih kerap mengandalkan bantuan dari luar, terutama saat menghadapi bencana seperti banjir besar.
Ia berharap ke depan tercipta kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat guna mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan tersebut.
DPRD Kaltim siap menindaklanjuti masukan Formas PM dan berjanji mengupayakan solusi dalam APBD Perubahan 2026. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan untuk memastikan aspirasi warga Mahulu ditindaklanjuti.