JAKARTA: Sektor transportasi memegang peranan penting dalam peta jalan transisi energi nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, menegaskan transisi energi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kemandirian energi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang signifikan emisi karbon, sehingga menjadi fokus utama.
Hal tersebut disampaikan Eniya dalam presentasinya pada EITS Discussion Series 2025: Apa Kabar Transisi Energi di Sektor Transportasi, Rabu, 10 September 2025 di Hotel Ibis Menteng, Jakarta.
“Transisi energi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kemandirian energi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan,” tulisnya dalam bahan presentasi.
Eniya menjelaskan, pemerintah bersama BUMN strategis terus mempercepat transisi energi di sektor transportasi sebagai bagian dari komitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Langkah tersebut diwujudkan melalui beragam inisiatif, mulai dari pengembangan biofuel hingga akselerasi ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).
Menurut Eniya, strategi pemerintah meliputi elektrifikasi transportasi, pengembangan bioetanol, biodiesel, hingga bioavtur untuk penerbangan.
“Grand design transisi energi transportasi diarahkan agar emisi karbon dapat ditekan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah, PT PLN (Persero) menegaskan perannya sebagai motor utama penyediaan infrastruktur kendaraan listrik.
Executive Vice President Pengembangan, Pinjaman, dan Perizinan Proyek PLN, Moch. Padang Dirgantara, menyampaikan PLN menjalankan strategi end-to-end, mulai dari pembangkitan berbasis energi baru terbarukan hingga layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang ramah konsumen.
Ia menjelaskan, hingga September 2024 PLN telah mengoperasikan lebih dari 2.100 unit SPKLU di 1.463 lokasi serta 2.200 unit SPBKLU.
Setahun kemudian jumlah SPKLU meningkat dua kali lipat menjadi 4.216 unit di 2.800 lokasi dari Aceh hingga Papua.
Menurut Padang, pengembangan SPKLU terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui Permen ESDM Nomor 182 Tahun 2023, kami membuka peluang investasi untuk UMKM, koperasi, hingga individu. Dengan demikian, ekosistem kendaraan listrik bisa tumbuh inklusif dan menguntungkan semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Dina Nurul Fitria, menyoroti perlambatan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik.
Menurutnya, penurunan volume pembelian mobil maupun motor listrik dipengaruhi oleh berakhirnya insentif pembelian.
“Dulu insentif dari pemerintah, termasuk kelonggaran pembiayaan dari bank Himbara, mendorong minat beli kendaraan listrik. Namun setelah subsidi dicabut, ditambah daya beli masyarakat yang masih terbatas, minat tersebut menurun,” jelas Dina.
Ia menambahkan, harga mobil non-EV yang cenderung turun juga membuat konsumen lebih memilih kendaraan konvensional.
“Kalaupun masyarakat punya kemampuan membeli mobil baru, banyak yang akhirnya tetap memilih non-EV,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan, pemerintah optimistis percepatan transisi energi di sektor transportasi dapat tercapai melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat.
Sinergi biofuel, elektrifikasi, serta inovasi energi baru seperti hidrogen dan amonia diyakini menjadi kunci menuju era transportasi hijau sekaligus mendukung target NZE 2060.