“Saya selaku Ketua Pansus, dengan teman-teman menargetkan penyelesaian raperda ini 6 bulan artinya per 18 Oktober selesai. Karena di Pansus ini rekan kami demisioner,” kata Abdul Rohim usai Rapat di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (20/3/2024).
Browsing: DPRD Samarinda
“Kalau kita berharap bahwa sampai nanti di 2024 Samarinda termasuk menjadi kota yang siap untuk produk halal itu, maka mulai sekarang ya mestinya sudah dilakukan dan salah satu caranya adalah melalui pendamping halal,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).
“Kita ingin ada kepastian bahwa pelaku UMKM itu nanti diberikan kemudahan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat halal,” ucapnya.
“Saya optimis program-program wali kota akan selesai tepat waktu. Kami di DPRD terus memantau dan mengawal pelaksanaannya,” ungkap Joha, Kamis (14/3/2024).
“Kami melihat banyak sekali aturan-aturan di atasnya sudah berubah mulai undang-undang (UU), sekarang UU sedang di bahas di DPR RI tentang Sistem Pendidkan Nasional (Sisdiknas), lalu PP nya juga berubah dan Permendikbud nya berubah otomatis ke bawahnya juga akan berubah,” ucapnya.
“Kerjasama yang selama ini tidak ada antara Disdik kota dan provinsi. Karena di postur APBD bantuan fisik dan non-fisik untuk pendidikan di Kota Samarinda itu tidak ada dari provinsi,” ungkap Astuti, Rabu (13/3/2024).
“Pasar Ramadan itu harus disediakan lahan parkir. Itu yang penting karena kalau di daerah jalan-jalan utama sering macet,” ujar Fuad.
“Kami tidak hanya berharap, tetapi juga menghimbau agar tempat-tempat yang telah diberikan izin untuk menjual minuman keras dapat menutup usahanya sementara,” ucapnya.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah peningkatan daya beli untuk jangka panjang, bukan hanya pasar murah yang sesekali diadakan,” ujar Kamaruddin, Jumat (8/3/2024).
“Izin usaha, sertifikat halal, dan pajak menjadi hambatan yang memicu harapan terhadap bantuan pemerintah atau sektor swasta,” ungkap Laila, Kamis (7/3/2024).