BERAU: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Berau sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan loyalitas wilayah tersebut terhadap Kaltim, meskipun terus mendapat ajakan untuk bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
“Berau beberapa waktu lalu dirayu-rayu oleh Provinsi Kaltara untuk bergabung. Tapi alhamdulillah, Ibu Bupati dan jajarannya serta masyarakat Berau tidak bersedia dan lebih memilih Kaltim,” kata Syarifatul, Rabu, 28 Mei 2025.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul menilai bahwa kesetiaan Berau merupakan bentuk integritas yang tidak boleh dianggap remeh.
Ia mengingatkan, keberpihakan nyata dari Pemprov Kaltim diperlukan sebagai balasan yang adil atas sikap tegas masyarakat Berau.
Salah satu bentuk perhatian yang perlu diprioritaskan, menurut politisi Partai Golkar ini, adalah penguatan sektor pariwisata.
Berau selama ini dikenal sebagai pintu gerbang ke destinasi unggulan seperti Kepulauan Derawan, dan kini juga diproyeksikan menjadi super hub pariwisata IKN.
“Jadi perlu perhatian yang lebih untuk Berau, khususnya di sektor pariwisata. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Syarifatul juga mengkritisi minimnya perhatian provinsi terhadap sektor pendidikan di wilayah pedalaman Berau.
Ia menyoroti kondisi Kecamatan Segah yang hingga kini belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA), meskipun pembangunan SMA merupakan tanggung jawab provinsi.
“Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh di jalan yang rusak untuk bisa sekolah. Kita sudah usulkan beberapa kali tapi belum terealisasi,” ungkapnya.
Syarifatul mendesak agar kebutuhan strategis Kabupaten Berau dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim untuk lima tahun ke depan.
Hal ini penting agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkeadilan.
“Kesetiaan Berau sudah sepantasnya dibalas dengan komitmen nyata dari pemerintah. Jangan sampai daerah yang mempertahankan integritasnya malah terabaikan,” tutupnya.