SAMARINDA: Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, mendesak pemerintah agar bergerak cepat dan menyusun strategi jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan air bersih yang masih membayangi warga di Samarinda dan Balikpapan.
Masalah distribusi yang belum merata, kualitas air yang buruk, serta keterbatasan pasokan air baku dinilai sudah terlalu lama dikeluhkan masyarakat tanpa solusi konkret.
“Samarinda saja belum semua wilayah kebagian air bersih, apalagi Balikpapan yang debit airnya memang kecil. Samarinda masih tertolong Mahakam, makanya kita dorong agar pasokan air benar-benar cukup,” ujar Sigit saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Senin, 14 Juli 2025.
Di Samarinda, beberapa wilayah seperti Air Hitam (Pandan Mekar), Perumahan Borneo Mukti 2, dan Sempaja masih sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Menurut Sigit, infrastruktur distribusi yang belum memadai membuat banyak warga terpaksa bergantung pada sumur bor atau membeli air galon untuk kebutuhan harian.
“Infrastruktur distribusinya lemah, jadi belum semua warga kebagian. Banyak yang terpaksa beli air atau pakai sumur bor,” jelasnya.
Sementara itu, di Balikpapan, situasinya bahkan lebih mengkhawatirkan. Debit air Waduk Manggar yang menurun akibat musim kemarau, ditambah dengan lonjakan jumlah penduduk dan terbatasnya sumber air baku, menyebabkan permintaan sambungan rumah tangga baru tak mampu dipenuhi.
“Permintaan sambungan rumah baru itu sampai 14.000, tapi yang baru bisa dilayani cuma 10.000. Karena air bakunya memang terbatas,” ujar Sigit.
Ia juga menyoroti kualitas air yang dikeluhkan masyarakat, terutama air yang berwarna keruh, berbau, atau terindikasi tercemar limbah. Menurutnya, pencemaran dari industri dan rumah tangga turut memperburuk kondisi sumber air yang ada.
“Banyak yang lapor air keruh atau berwarna. Ditambah lagi pencemaran dari limbah industri dan rumah tangga, makin berat bagi warga,” katanya.
Dalam pandangannya, pemerintah tidak bisa terus mengandalkan sumber air yang ada saat ini tanpa rencana pengembangan dan konservasi yang matang.
Salah satu langkah strategis yang disarankannya adalah pemanfaatan Sungai Wain di Balikpapan sebagai sumber air alternatif, namun harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan lindung di sekitarnya.
“Kita nggak bisa hanya mengandalkan sumber air yang ada sekarang. Harus ada investasi serius, perencanaan jangka panjang. Kalau nggak, krisis ini bakal makin parah,” ucapnya.
Sigit juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi teknis terkait seperti PDAM serta Dinas Pekerjaan Umum. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen anggaran menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Ini persoalan serius. Kita butuh langkah bersama dan alokasi anggaran yang berpihak pada rakyat. Air bersih adalah hak dasar,” tegas Ketua Fraksi PAN–Nasdem tersebut.
Ia berharap pemerintah tidak lagi menjadikan isu air bersih sebagai agenda rutin tahunan tanpa terobosan nyata.
Sigit menegaskan, DPRD Kaltim siap mengawal kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada perbaikan sistem air bersih, baik dari sisi hulu (penyediaan air baku) maupun hilir (distribusi ke masyarakat).