SAMARINDA : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry memberikan penilaian positif terhadap penyerapan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kepada 19 kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024.
Dari alokasi sebesar Rp 1,8 triliun, Sarkowi menilai pelaksanaannya berjalan baik, meskipun ia menyoroti pentingnya perencanaan dan manajemen proyek di tingkat kabupaten/kota.
“Secara umum, serapan Bankeu bagus. Memang setiap kabupaten/kota itu caranya berbeda-beda,” katanya.
“Ada yang menerima ratusan miliar, ada juga yang puluhan miliar. Sejauh ini hasil evaluasi kami baik saja,” ujar Sarkowi di Samarinda, Selasa (24/12/2024).
Namun, ia menjelaskan manfaat Bankeu sering kali langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah, sementara kinerja Pemprov Kaltim sulit terlihat secara langsung.
Hal ini disebabkan karena kewenangan bankeu lebih banyak berada di kabupaten/kota, bukan di provinsi.
“Sebenarnya, untuk mengukur kinerja pemerintah secara aturan, Bankeu itu bukan kewenangan DPRD. Namun, kami berharap melalui Bankeu, pemerintah tetap dapat membantu daerah secara proporsional,” tegasnya.
Sarkowi menekankan kabupaten/kota diharapkan memiliki perencanaan anggaran yang jelas, termasuk membedakan mana anggaran yang dapat dibiayai sendiri dan mana yang akan diusulkan melalui Bankeu.
Menurutnya, manajemen proyek yang baik menjadi kunci utama agar bankeu dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ia juga berharap bahwa prioritas alokasi Bankeu dapat tetap proporsional.
Hal ini diperlukan agar program-program yang didanai melalui bantuan keuangan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.
Sarkowi mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu menyerap anggaran dengan baik.
“Rata-rata Bankeu terserap dengan baik, tapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasi di lapangan. Jangan sampai hanya terserap, tetapi tidak berdampak signifikan,” tutup Politisi Golkar itu.(*)