KUKAR : Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih menjadi persoalan klasik di Kutai Kartanegara (Kukar).
Pemerintah daerah mencatat, hingga kini masih banyak warga yang enggan menunaikan kewajiban tersebut. Penyebabnya pun beragam, mulai dari minimnya informasi hingga kurangnya keteladanan di lingkungan sekitar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan bahwa untuk membangun budaya pajak yang kuat, perlu ada teladan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non ASN.
Ia menilai kelompok ini punya posisi strategis di tengah masyarakat, sehingga dapat menjadi motor penggerak dalam urusan kesadaran membayar pajak.
“Kalau masyarakat melihat ASN dan non ASN setiap tahun dengan senang hati membayar PBB, mudah-mudahan itu berimplikasi pada masyarakat yang lain,” ujar Sunggono saat ditemui awak media, Senin, 14 April 2025.
Menurutnya, hasil diskusi dengan Badan Pendapatan Daerah mengungkap berbagai alasan di balik rendahnya kesadaran membayar pajak. Namun, semua kembali pada satu titik yaitu pentingnya contoh nyata di lingkungan sekitar.
“Jadi kami mengimbau ke ASN dulu. Kalau masyarakat yang lain kita berharap besarannya juga sama. Sebab, yang mereka bayarkan itu juga untuk pembangunan daerah,” kata dia.
Sunggono mengungkapkan bahwa lebih dari separuh struktur anggaran Kukar masih sangat tergantung pada dana bagi hasil (DBH). Dana tersebut bersumber dari hasil ekspor minyak, gas, batu bara, dan bahan galian lainnya yang sangat rentan terhadap dinamika ekonomi global.
“APBD kita itu lebih dari 64 persen berasal dari DBH. Kalau sampai terpengaruh, maka sangat mungkin berpengaruh terhadap APBD kita. Dari Rp12 triliun itu, ternyata 60 persennya tidak tersalurkan karena tergantung dengan kondisi ekonomi global,” ujarnya.
Ia menilai ketergantungan semacam ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya lewat peningkatan penerimaan pajak.
“Saya sarankan agar kita lebih fokus kepada bagaimana memaksimalkan PAD. Di antara sumber itu bisa dari pajak retribusi daerah, termasuk di dalamnya ada PBB, BNKB, BPNKB dan lain sebagainya,” katanya.
Sunggono berharap, para ASN bisa menjadi pelopor dalam membangun kesadaran masyarakat. Selain jumlahnya yang besar, ASN juga sering menjadi panutan di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Mudah-mudahan masyarakat, khususnya ASN, bisa menjadi pelopor semuanya. Karena banyak ASN di Kukar itu ditokohkan oleh masyarakat setempat,” ucapnya. (Adv)