SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan penurunan angka stunting tidak bisa hanya dengan melulu melakukan rapat penanganan.
“Harusnya perbanyak pemberian makanan tambahan (PMT), perkuat pendamping di lapangan,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan ketika menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim Sunarto beserta jajaran di ruang tamu Rumah Jabatan Gubernur, Komplek Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (13/11/2023).
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu meminta jajaran Perwakilan BKKBN Kaltim agar melakukan kolaborasi dengan instansi terkait supaya penanganan stunting di wilayah Kaltim tepat sasaran.
“Harus ada kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk di daerah yang melibatkan instansi vertikal dan perangkat daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong percepatan penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dari BKKBN pusat untuk kegiatan pembinaan keluarga tidak/kurang mampu pengadaan kendaraan antar-jemput calon akseptor.
Juga pengadaan kendaraan air antar-jemput calon akseptor dan pembangunan/rehab/kelengkapan Balai Penyuluhan KB.
“Insyaallah kita dorong ke kabupaten/kota untuk percepatan penyerapan anggaran dana alokasi khusus atau DAK yang dikelola BKKBN Kaltim,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi poin pertama dalam tujuh arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia yang juga dihadiri Akmal.
Selain program penurunan stunting, Akmal juga mendengarkan laporan dari Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim terkait perkembangan pembangunan sektor kependudukan dan keluarga berencana di Kaltim dalam audiensi yang berbalut silaturahmi tersebut.
Hadir mendampingi Akmal, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim M Syirajudin dan Kepala Biro Kesra Dasmiah. (*)