JAKARTA : Satu minggu menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, tepatnya 27 November 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengungkapkan 10 kabupaten/kota di Kaltim telah siap menyelenggarakan pilkada serentak, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota.
“Kami bersama Forkopimda sudah melakukan monitoring ke 10 kabupaten/kota, termasuk daerah yang paling remote di Mahakam Ulu,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat mengikuti Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan di ruang rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menyebut, kondisi logsitik saat ini sudah 100 persen. Hanya menunggu untuk didistribusikan pada tanggal 24-25 November mendatang.
Khusus untuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang kondisi alamnya sangat ekstrem, Pemprov Kaltim sendiri memberi atensi lebih.
Termasuk untuk lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil) yang berdasarkan pemetaan dari KPU Kaltim terdapat di Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkaliat di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur.
Kemudian di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu serta kawasan Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya dan Lemper di Kutai Barat.
“Dukungan helikopter kalau terjadi kondisi cuaca yang tidak menguntungkan seperti riam yang tidak dapat dilewati oleh kapal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, belajar dari pengalaman Pemilu 2019 lalu dengan banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal saat bertugas, Pemprov Kaltim pun berinisiatif untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan berupa program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan dan petugas pemungutan suara.
Ia menambahkan, Kaltim sudah memetakan dengan baik kondisi 10 kabupaten/kota. Termasuk pemetaan daerah-daerah rawan. Komunikasi dengan Forkopimda dan seluruh komponen di kabupaten/kota juga dijalin.
Mereka juga memfasilitasi forum-forum, tokoh agama dan tokoh masyarakat demi menjaga citra demokrasi menjelang Pilkada.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang memimpin rapat ini mengapresiasi beberapa ikhtiar dan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim.
Seperti mengalokasikan anggaran provinsi Kaltim untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.
“Saya kira ini ikhtiar yang baik dan bisa menjadi role model bagi kita semua,” pujinya.
Sebagai informasi, pelaksanaan Pilkada serentak di Kaltim akan diikuti 2.821.202 pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah TPS sebanyak 6.274 yang tersebar di 1.038 kelurahan/desa.
Tampak hadir mendampingi Pj Gubernur Kaltim, Pjs Wali Kota Balikpapan, Pjs Bupati Kutai Kartanegara, Pjs Bupati Paser, Pjs Bupati PPU, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Kaltim serta perwakilan dari Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Sementara mendampingi Ketua Komisi II DPR RI, Anggota Komisi II Muhammad Habibur Rochman, Ahmad Irawan dan Aus Hidayat Nur. Hadir pula Wamendagri Bima Arya.(*)