SAMARINDA: Upaya memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda terus dilakukan. Pemerintah kota memastikan akan membangun tiga Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) baru yang berfungsi sebagai dapur terpusat, berlokasi di Tanah Merah, Jalan Pahlawan Djajaitan, dan jalur dua Stadion Palaran.
Plt Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan pembangunan KPPG merupakan kewajiban pemkot dalam mendukung program nasional MBG.
Saat ini, Samarinda telah memiliki sekitar 10 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif melayani ribuan siswa setiap hari. Dengan penambahan tiga lokasi baru, cakupan layanan diharapkan semakin luas.
“Pemerintah kota wajib menyiapkan tiga lahan untuk pembangunan KPPG. Tim dari Korwil SPPG, BPKAD, dan Kejaksaan Negeri sudah mengecek lima lokasi aset pemda,” jelasnya saat diwawancarai, Rabu 27 Agustus 2025.
Dari hasil verifikasi, tiga lokasi dinyatakan layak digunakan. Tahap selanjutnya adalah menunggu terbitnya surat dukungan dari wali kota serta surat jaminan mutlak yang akan menjadi syarat untuk diinput ke portal BGN dan Kementerian Dalam Negeri.
Ia menambahkan, kondisi lahan yang dipilih relatif siap, hanya sebagian kecil yang perlu diratakan. Jika ada lahan yang tidak rata, pemkot akan melakukan pengurukan agar pembangunan bisa segera dimulai.
Program MBG di Samarinda sendiri sudah berjalan sejak awal Agustus 2025. Setiap dapur rata-rata memproduksi ribuan porsi makanan sehat yang didistribusikan ke sekolah dasar dan menengah.
Menu berganti tiap hari untuk menjaga selera anak, tanpa bahan pengawet, dengan standar waktu distribusi maksimal empat jam setelah selesai dimasak.
Dengan tambahan tiga KPPG baru, layanan MBG diperkirakan bisa menjangkau lebih banyak sekolah di sekitar Tanah Merah, Djajaitan, dan Palaran. Ribuan porsi tambahan ditargetkan dapat diproduksi setiap hari.
Suwarso menekankan bahwa pembangunan KPPG tidak hanya soal penyediaan lahan, tetapi juga koordinasi lintas sektor.
Kejaksaan Negeri dilibatkan dalam pendampingan untuk memastikan penggunaan aset pemda sesuai aturan. Dinas Pendidikan menyiapkan data siswa penerima manfaat, sementara Dinas Kesehatan bertugas mengawasi standar higienitas makanan.
“Semua pihak harus terlibat. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai aparat penegak hukum. Dengan begitu, program berjalan aman dan sesuai target,” tegas Suwarso.
Pemkot Samarinda menargetkan pembangunan tiga KPPG ini dapat segera dimulai setelah seluruh dokumen administrasi rampung.
Kehadiran fasilitas baru tersebut diharapkan membuat distribusi makanan bergizi semakin merata, sekaligus memperkuat komitmen pemenuhan gizi anak sekolah di seluruh wilayah Samarinda.