SAMARINDA: Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai rencana pemberian materi wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru merupakan hal wajar, asalkan dilaksanakan dalam koridor yang tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Selama simbol-simbol itu tidak memberikan narasi yang mendegradasi nilai demokrasi, saya pikir wajar-wajar saja. Instrumen TNI memang salah satu tugasnya mempertahankan NKRI dan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Rencana penerapan pendidikan kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan di kampus memang memicu perdebatan publik.
Wacana pelibatan TNI dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus (PKKMB) menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak, yang menilai kehadiran militer berpotensi mengurangi kebebasan akademik dan menghidupkan kembali bayang-bayang militerisme.
Menurut Salehuddin, degradasi nilai kebangsaan sudah mulai terlihat di kalangan generasi muda, sehingga penguatan rasa patriotisme melalui kegiatan kampus menjadi relevan.
Namun, ia menegaskan kegiatan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
“Kalau ada pengarahan untuk mengajak memilih pihak tertentu, itu jelas melanggar. Tapi kalau hanya memberikan informasi terkait wawasan kebangsaan, nilai patriotik, dan semangat persatuan, itu justru penting,” tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, bahasa, dan agama.
Karena itu, materi wawasan kebangsaan sangat relevan untuk memperkuat persatuan sekaligus meneguhkan pemahaman mahasiswa terhadap demokrasi.
“Mahasiswa kita harus mengerti demokrasi dan kebangsaan seperti apa. Selama dilakukan secara proporsional, saya kira tidak ada masalah,” pungkasnya.