KUKAR : Upaya memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa kembali ditekankan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah.
Kali ini, pernyataan itu disampaikan saat peresmian pondok bersalin desa (Polindes) dan Rumah Bidan di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin, 14 April 2025.
Dalam sambutannya, bupati menyampaikan bahwa keberadaan Polindes harus disertai dengan pengelolaan yang baik agar fungsinya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menyoroti tantangan utama ke depan bukan hanya membangun fasilitas. Tetapi, memastikan bahwa fasilitas tersebut berjalan optimal dan terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada.
“Yang harus dipahami tantangan ke depan, bagaimana manajemen pengelolaannya. Itu yang paling prinsip, sehingga keberadaan Polindes betul-betul dijalankan dengan baik dan manfaat pelayanannya dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengkritik kejadian di beberapa desa di mana pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan tanpa koordinasi yang baik sehingga tampak bersaing satu sama lain.
“Ada terjadi di beberapa desa yang kami jumpai, ini jangan terjadi di Desa Loa Lepu. Kepala Desa membangun Pustu, Dinas Kesehatan membangun Puskesmas, bersebelahan letaknya. Kelihatan bersaingan. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Menurutnya, Polindes wajib menjadi bagian dari struktur pelayanan kesehatan yang dibina langsung oleh Puskesmas. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan di desa dapat berjalan seragam, efisien, dan saling mendukung.
“Polindes ini wajib hukumnya, harus menjadi binaan Puskesmas. Harus menjadi salah satu struktur untuk menunjang kinerja Puskesmas yang ada di Tenggarong Seberang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus Daerah (BKKD) untuk mendukung sektor kesehatan di tingkat desa.
Dana ini, katanya, digunakan untuk pengadaan tenaga kesehatan yang direkrut langsung oleh desa dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
“Kami letakkan bantuan keuangan khusus (BKKD) untuk bidang kesehatan. Alhamdulillah, semua kebutuhan sumber daya manusia, baik puskesmas pembantu, di Polindes direkrut langsung oleh desa, diberikan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan. Tapi, syarat yang paling utama adalah harus putra-putri desa setempat,” jelas Bupati Edi.
Ia menyebut bahwa pengalaman merekrut tenaga dari luar desa sering kali tidak berjalan efektif karena mereka cenderung memilih kembali ke daerah asal.
“Karena kalau ngambil dari luar nanti pulang lagi, nangis lagi. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan hampir semua pusba ada tenaga kesehatan,” pintanya.
Bupati berharap keberadaan Polindes dan Rumah Bidan ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi menjadi pusat pelayanan yang aktif dan bermanfaat.
Ia mengajak seluruh pihak untuk merawat, mengelola, dan mendukung keberlanjutan fasilitas kesehatan tersebut demi kesejahteraan masyarakat desa. (Adv)