BALI: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menjelaskan dalam reformasi birokrasi (RB) tematik Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah melakukan rangkaian sosialisasi maupun rapat.
Ia mengaku, memang ada penurunan angka kemiskinan, namun pengadaan barang dan jasa, investasi termasuk SPBE sudah bagus.
“Keberhasilan yang kita raih ini, tentu berkat dukungan semua pihak dan lintas sektor serta seluruh ASN yang sudah berdedikasi untuk ini. Tingkatkan terus semangatnya, penghargaan ini sebagai hadiah untuk Kaltim,” kata Yuni, sapaan akrabnya.
Hal itu ia katakan saat menghadiri kegiatan RBXperience Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1, Nusa Dua-Bali, Rabu (6/12/2023).
Sebagai informasi, Pemprov Kalimantan Timur bersama beberapa daerah lain menerima penghargaan sebagai instansi pemerintah daerah dengan implementasi reformasi birokrasi tematik terbaik pada semua tema tahun 2023.
Mewakili Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekda menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa kita pertahankan dengan program-program yang lebih baik lagi. Penghargaan ini menjadi motivasi, inspirasi bagi Pemprov Kaltim untuk terus berkomitmen menyelenggarakan reformasi birokrasi yang berdampak,” tuturnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman instansi pemerintah terhadap implementasi kebijakan RB dan RB tematik serta meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian RB berdampak.
“Selain itu, memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah atas capaian RB dalam kategori instansi termasuk memberikan informasi kepada masyarakat atas capaian RB pemerintah selama tahun 2023,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin menegaskan kegiatan ini sangat penting karena ada pertemuan sekaligus laporan perkembangan reformasi birokrasi.
“Seperti kita ketahui reformasi birokrasi menjadi inti daripada perubahan perbaikan yang kita lakukan di dalam segala sektor, termasuk juga pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, maupun pelayanan publik lainnya,” tegasnya.
Menurutnya, banyak terjadi perubahan dan kemajuan yang dicapai melalui RB yang dilakukan sekarang dan reformasi berdampak pada peningkatan dari semua lingkungan pemerintah, baik dari kementerian dan lembaga, juga dari provinsi termasuk dari kabupaten kota.
“Memang kalau jumlah persentasinya itu untuk kementerian dan provinsi sudah lebih tinggi, tetapi kabupaten kota ini sudah mulai ada beberapa peningkatan yang signifikan. Artinya kinerja reformasi birokrasi kita dari waktu ke waktu mengalami perbaikan yang signifikan,” ujarnya. (*)