KUKAR : Wilayah perairan Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki fungsi lain dari sekadar jalur transportasi. Lebih dari itu, wilayah perairan ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.
Namun, pemanfaatannya harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Jika ini terjadi, maka dampaknya dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan mata pencaharian warga.
Di Kukar, peran pengawasan itu diemban oleh Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas), organisasi yang sejak 2008 telah menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar Muslik mengatakan bahwa tanpa Pokmaswas, pengawasan terhadap pemanfaatan perairan akan jauh lebih sulit.
“Pengawasan sumber daya perairan tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, karena keterbatasan personel dan sarana. Di sinilah Pokmaswas berperan sebagai mitra strategis, menjaga kelestarian perairan dan perikanan bersama masyarakat,” katanya.
Dibentuk atas inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pokmaswas memiliki tanggung jawab besar. Mereka mengawasi aktivitas penangkapan ikan, budidaya, hingga pengolahan hasil perikanan di perairan laut, sungai, maupun danau.
Tidak hanya itu, mereka juga terlibat aktif dalam upaya konservasi, mengawasi daerah pemijahan ikan, mencegah pencemaran perairan, hingga memberikan edukasi kepada nelayan tentang praktik perikanan berkelanjutan.
Kondisi geografis Kukar yang memiliki banyak wilayah perairan membuat pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Di sinilah peran Pokmaswas menjadi krusial.
Sebagai “mata dan telinga“ di lapangan, mereka memastikan tidak ada praktik eksploitasi yang merusak ekosistem perairan.
Namun, tantangan selalu ada. Minimnya fasilitas serta dukungan teknis menjadi kendala yang kerap dihadapi kelompok ini.
Pemerintah daerah menyadari hal itu dan terus berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan.
“Kami terus mendukung Pokmaswas dengan memberikan bantuan yang diperlukan agar mereka bisa menjalankan tugas pengawasan dengan maksimal. Ini bagian dari upaya menjaga ekosistem perairan tetap sehat dan produktif,” ujarnya.
Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitas peralatan pengawasan, seperti alat komunikasi, kapal patroli skala kecil. Selain itu, pelatihan bagi anggota Pokmaswas agar semakin terampil dalam menjalankan tugas mereka.
Selain itu, pemerintah juga menginisiasi program kemitraan dengan nelayan, di mana mereka diajak untuk berperan aktif dalam menjaga perairan.
Bagi warga Kukar, perairan adalah sumber kehidupan. Nelayan menggantungkan penghidupan mereka pada hasil tangkapan, petani tambak dan rumput laut bergantung pada kualitas air. Sementara, industri perikanan kecil tetap berjalan dengan pasokan ikan yang stabil.
Jika ekosistem terganggu akibat penangkapan ikan ilegal, pencemaran sungai dan laut,atau eksploitasi berlebihan, maka dampaknya akan dirasakan oleh banyak pihak.
Di sinilah kesadaran kolektif menjadi kunci. Pokmaswas bukan hanya kelompok yang bekerja dalam senyap. Tetapi, juga bagian dari gerakan yang lebih besar, yakni gerakan masyarakat untuk melindungi perairan mereka sendiri.
“Dengan adanya Pokmaswas, kita ingin memastikan sumber daya ikan tetap lestari, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga bagi generasi mendatang,” tutur Muslik. (Adv)