SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr Akmal Malik menyebut para aparatur desa dan pengurus lembaga harus memahami digitalisasi sebagai sarana penyediaan data desanya.
“Kaltim sangat luas dan infrastruktur kita belum bagus-bagus banget. Digitalisasilah jawabannya,” kata Akmal.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Program P3PD Tahun 2023 di Ballroom Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa, (10/10/2023).
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menjelaskan, sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo, membangun Indonesia berarti harus membangun dari tingkatan terkecil yakni desa.
Motor penggerak pembangunan desa itu, lanjutnya, adalah sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, didukung ketersediaan data yang valid dan kuat.
“Membangun desa, maka kuncinya adalah bagaimana menyiapkan SDM aparatur desa yang mampu menyiapkan dan menyajikan data desanya,” jelasnya.
Akmal menegaskan, meski regulasi buruk sekalipun apabila aktor yang menjalankan baik, maka sistem akan berjalan baik.
“Sebaliknya, regulasi sebaik apa pun kalau SDMnya jelek, maka sistem akan jelek jalannya,” tegasnya.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Kaltim, ia pun apresiasi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri atas kepercayaannya memilih Kaltim sebagai tempat pembukaan pelatihan secara nasional.
“Pelatihan ini sangat penting dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur di desa,” tuturnya.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro berharap peserta pelatihan dapat memahami tugas dan fungsi setiap kepala desa, perangkat desa (sekretaris dan kepala urusan), Ketua BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Posyandu, Karang Taruna, pengurus RT/RW).
“Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam meningkatkan kualitas belanja desa,” sebutnya.
Sebagai informasi, pelatihan khusus Kaltim angkatan 4 diikuti sebanyak 576 orang dari 144 desa yang dibagi ke dalam 8 kelas.
Sementara target nasional sebanyak 33.458 desa selama 8 minggu untuk 33 provinsi, dimulai minggu ketiga September hingga minggu kedua November 2023.
Acara pelatihan angkatan ke IV secara luring dan daring dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro ditandai dengan pengalungan tanda peserta.
Acara dihadiri para gubernur se Indonesia, diikuti aparatur desa dan pengurus lembaga desa regional wilayah Provinsi Bali, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jambi dan Kalimantan Timur.
Tampak hadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim Anwar Sanusi dan jajaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. (*)