BONTANG : Pengadaan kapal untuk guru-guru yang mengajar di wilayah pesisir di Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan.
Meskipun kebutuhannya mendesak, anggaran yang besar serta kendala teknis membuat rencana ini sulit direalisasikan Dinas Pendidikan Kota Bontang.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Bontang Heri Keswanto, yang telah berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan terkait hambatan tersebut.
Heri menjelaskan, permasalahan utama terletak pada anggaran perawatan kapal yang dinilai terlalu tinggi.
“Dinas Pendidikan mengakui anggaran untuk pengadaan dan perawatan kapal sangat besar. Belum lagi faktor alam, seperti pasang surut laut, membuat kapal sulit untuk beroperasi secara rutin,” ujar Heri Keswanto.
Lebih lanjut, Heri menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pemerintah kota, karena wilayah laut berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.
Ia menyarankan agar pemerintah kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan memberikan subsidi untuk memastikan pengadaan kapal tetap dapat dilakukan.
“Kalau kita mau paksakan anggaran di tingkat kota, itu tidak bisa, karena wilayah laut adalah kewenangan provinsi,” tambah Heri.
Dalam konteks ini, Heri juga membandingkan dengan pemberian insentif bagi guru swasta yang pernah dilakukan.
Ia mempertanyakan mengapa subsidi untuk pengadaan kapal tidak bisa dilakukan, padahal subsidi tersebut diberikan kepada pihak yang memiliki otoritas atas wilayah pesisir, dalam hal ini provinsi.
“Ini kan subsidi ke atas, bukan ke bawah lagi, karena wilayah laut sudah diambil alih oleh provinsi,” tutup Heri.(*)