SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan persoalan stunting bukan hanya masalah kesehatan, melainkan masalah lintas sektor yang membutuhkan pendekatan komprehensif.
Menurutnya, kunci keberhasilan dalam menekan angka stunting ialah kolaborasi Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang memiliki jaringan hingga tingkat dasawisma.
“PKK itu mereka punya kader sampai ke desa-desa, bahkan setiap RT. Mereka tidak terikat jam kerja dan selalu siap digerakkan,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat menerima audiensi Ketua Umum DPP Akselerasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi), Kusnadi di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda belum lama ini.
Harum, sapaan akrabnya menyadari persoalan stunting masih menjadi masalah yang krusial dan harus ditangani secara bersama.
Oleh sebab itu, dirinya meminta Puskesmas untuk meningkatkan sinerginya.
Salah satunya bekerja sama dengan TP PKK dalam upaya percepatan penuntasan stunting.
“Masalah stunting ini kita gak bisa jalan sendiri-sendiri Pak Kusnadi,” ucapnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan, antara Puskesmas dan PKK harus memiliki kesinambungan yang pas.
Puskesmas memiliki data dan tenaga medis, sementara PKK memiliki akses langsung ke masyarakat dan kemampuan untuk melakukan edukasi serta pendampingan.
“Peran aktif PKK dan Puskesmas sangat penting dalam deteksi dini, intervensi gizi serta edukasi kepada ibu hamil dan balita,” yakinnya.
Selain itu, PKK dapat menjadi perpanjangan tangan Puskesmas dalam menyosialisasikan gizi seimbang, sanitasi lingkungan serta pola asuh yang baik kepada keluarga.
“Mereka juga bisa membantu memantau tumbuh kembang anak secara berkala di tingkat rumah tangga,” jelasnya.
Harum pun berharap, ke depan setiap Puskesmas memiliki program kerja yang terintegrasi dengan kegiatan PKK.
Termasuk dalam pendataan keluarga berisiko stunting, penyediaan makanan tambahan, serta fasilitasi akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sebagai informasi, stunting di Kaltim saat ini berada di angka 22,2 persen.
Lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 19,4 persen.
Ia menyebut, beberapa daerah di Kaltim menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena angka stuntingnya yang masih cukup tinggi, di antaranya Kutai Kartanegara (Kukar), Balikpapan dan Samarinda.
“Kota ternyata gak jaminan angka stunting rendah. Mungkin pola dan perilaku hidup perlu diperbaiki,” tuturnya.
Kabupaten Paser berhasil menurunkan angka stunting sebesar 2,5 persen dari tahun 2022 ke 2024, menempati posisi terbaik kedua dalam penurunan stunting di Kaltim.
“Saya yakin kolaborasi puskesmas bersama PKK bisa mewujudkan generasi Kaltim yang sehat, cerdas dan bebas stunting,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi