SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan stok beras setelah uji laboratorium menemukan hanya satu dari 17 sampel beras yang memenuhi standar premium, sementara kelangkaan pasokan sempat terjadi di sejumlah ritel modern.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam konferensi pers di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 19 Agustus 2025. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan distributor beras, Perum Bulog, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltim, serta unsur terkait lainnya.
Rudy menyebut hasil uji laboratorium Disperindagkop terhadap 17 sampel beras yang beredar di Kaltim menunjukkan hanya satu merek yang sesuai standar premium. Temuan itu sejalan dengan laporan Kementerian Pertanian (Kementan) yang sebelumnya menyebut 212 merek beras nasional tidak memenuhi ketentuan premium.
“Ini tentu jadi perhatian serius. Para distributor harus memperbaiki mutu beras yang dijual, agar sesuai dengan label dan ketentuan yang berlaku,” tegas Rudy.
Selain mutu, Rudy juga menyoroti kelangkaan beras di sejumlah minimarket modern. Di Samarinda, Balikpapan, hingga Bontang, stok beras kemasan 5 kg dan 10 kg sempat kosong di jaringan ritel seperti Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Kondisi serupa dilaporkan di Paser dan Kutai Barat.
“Ini yang memicu keresahan masyarakat. Karena itu, kami meminta distributor tidak menghentikan distribusi, memperbaiki mutu beras, dan menyesuaikan harga sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat panik dan melakukan panic buying,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kaltim bersama Bulog dan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 10 kabupaten/kota dengan dukungan TNI dan Polri. Total 1.223 ton beras telah disalurkan untuk menekan gejolak pasar.
Kepala Bulog Samarinda, Akhmad Roni Anwar, memastikan stok beras medium tersedia 8.900 ton untuk wilayah Samarinda dan lima kabupaten/kota lainnya hingga Mahakam Ulu.
“Kami sudah menyalurkan bantuan pangan sebanyak 1.016 ton atau 26 persen dari target, serta menyalurkan beras SPHP melalui GPM, pasar pengecer, Polres, Kodim, hingga kelurahan. Minggu ini kami juga mulai distribusi ke Indomaret dan Alfamart, dengan target 100 ton per minggu,” jelas Roni.
Di sisi lain, distributor mengakui adanya keterbatasan pasokan. Erwin, supplier asal Surabaya yang memasok beras merek Rajawali, mengatakan keterbatasan gabah dan persaingan di Jawa Timur menyebabkan pasokan berkurang drastis.
“Biasanya kami bisa memasok hingga 400 ton, tapi saat ini hanya 100 ton atau turun sekitar 75 persen. Saat ini stok di perjalanan sekitar 250–300 ton, mayoritas dari Jawa Timur. Perjalanan kapal butuh sekitar satu minggu,” paparnya.
Perwakilan distributor CV Dermaga, Felix, juga menambahkan pihaknya siap menjaga kualitas beras yang beredar. “Kami sudah komunikasikan, kualitas beras yang dijual akan kami jaga sesuai standar,” katanya.
Kepala Disperindagkop Kaltim, Heni Purwaningsih, memaparkan kebutuhan beras di Kaltim mencapai 29.000–34.000 ton per bulan. Sementara itu, produksi lokal hanya mampu memenuhi 30–36 persen kebutuhan. Sisanya harus dipasok dari luar daerah, terutama Sulawesi dan Jawa.
“Kami berharap distributor tidak meninggalkan pasar tradisional. Label premium harus sesuai kualitasnya. Ke depan, kami juga menyiapkan langkah swasembada, termasuk membuka lahan pertanian baru,” jelas Heni.