SAMARINDA: Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji mengatakan, ada sekitar 400 koperasi desa sudah siap bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
“Sisanya akan kami kebut dalam dua pekan ke depan, ditargetkan selesai paling lambat 12 Juli 2025 dan akan diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2025,” ucap Seno Aji
Hal itu ia katakan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) yang digelar secara virtual di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 19 Mei 2025.
Ia mengaku bahwa koordinasi dengan para notaris telah dilakukan untuk mempercepat legalitas koperasi-koperasi tersebut.
Selain itu, untuk mempercepat proses, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kaltim pada 24 Mei 2025 dan semua kepala desa di Kaltim akan dikumpulkan untuk menerima arahan langsung terkait pelaksanaan program ini.
“Dengan koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, Provinsi Kaltim optimis menjadi salah satu daerah percontohan dalam percepatan pembentukan Kopdeskel Merah Putih guna memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa,” yakinnya.
Sebagai informasi, kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan untuk merumuskan langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah serta mendorong percepatan pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi koperasi di tingkat lokal.
“Kami minta bupati dan wali kota sebagai pembina kepala desa dan BPD untuk memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi ini,” pintanya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pembentukan Kopdeskel Merah Putih akan menciptakan dua juta lapangan kerja dan mendorong penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) sebagai dukungan anggaran percepatan pembentukan koperasi tersebut di setiap daerah.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran besar, yakni lebih dari Rp750 triliun untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis desa.
“Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan desa, kemakmuran petani dan efisiensi rantai pasok. Dua kebijakan utama, yaitu Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keppres No. 9 Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak,” tegasnya.
Tampak hadir mendampingi Wakil Gubernur Seno Aji mengikuti rakor tersebut, Asisten Perekonomian Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad.
Kemudia Kepala DPPKUKM Heni Purwaningsih serta jajaran pimpinan dinas lainnya di lingkungan Pemprov Kaltim. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi