SAMARINDA: Sebanyak 30 pejabat dari berbagai instansi di Kalimantan Timur dan nasional tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2025 dengan tantangan merancang proyek perubahan yang memberi dampak nyata pada kinerja birokrasi.
Program ini resmi dimulai di Aula 1 BPSDM Kaltim, Rabu, 13 Agustus 2025 dan akan berlangsung hingga Desember mendatang.
Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud yang diwakili Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Arif Franantan Filipus Sembiring, mengapresiasi para peserta yang berhasil lolos seleksi.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong inovasi di instansi masing-masing.
“Selamat kepada peserta yang terpilih, karena tidak semua mendapat kesempatan mengikuti pendidikan ini,” ujar Arif.
PKN Tingkat II merupakan pendidikan kepemimpinan strategis bagi pejabat administrator dan calon pimpinan tinggi pratama.
Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial, kepemimpinan perubahan, dan inovasi pelayanan publik, melalui kombinasi pembelajaran di kampus (on campus) dan penerapan langsung di unit kerja (off campus).
“Walaupun ada masa off atau sistem on-off ini, harapan Pak Gubernur adalah pelatihan tetap dijalankan maksimal karena akan ada perubahan yang harus dilakukan,” tambah Arif.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menjelaskan peserta berasal dari beragam instansi, termasuk pemerintah daerah, kementerian, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga Organisasi Ekonomi Kreatif Nasional.
“Total ada 30 peserta yang tergabung dalam satu angkatan,” katanya.
Pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahap klasikal yang dipadukan dengan pembelajaran di tempat kerja. Tahap pertama berlangsung pada 13–16 Agustus 2025 untuk materi tatap muka.
Tahap kedua dijadwalkan pada September 2025 dengan pendampingan intensif, seminar rancangan proyek perubahan, dan visitasi ke Penajam Paser Utara.
Setelah itu, peserta kembali ke instansi masing-masing untuk mengimplementasikan proyek perubahan selama dua bulan, sebelum kembali pada tahap ketiga awal Desember 2025 untuk mempresentasikan hasil implementasi di hadapan penguji.
“Puncaknya pada 5 Desember 2025 saat penutupan, di mana seluruh peserta memaparkan capaian proyek perubahan masing-masing,” jelas Nina.
PKN tahun ini menghadirkan narasumber nasional dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pariwisata. Materi meliputi kepemimpinan, inovasi pelayanan publik, hingga kewirausahaan pemerintahan.
Nina menyebut, ini adalah penyelenggaraan kedua PKN Tingkat II di Kaltim. Tahun sebelumnya digelar untuk dua angkatan dengan total sekitar 60 peserta, sedangkan tahun ini hanya satu angkatan demi efisiensi.
“Jika nanti sudah terakreditasi, pola pendanaan bisa berubah menjadi sistem kontribusi dari peserta, sehingga peserta dari luar daerah atau instansi lain bisa ikut dengan skema biaya tertentu,” ujarnya.
Dengan pembukaan resmi ini, Pemprov Kaltim menargetkan lahirnya pemimpin birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan inovasi berkelanjutan.
Arif menegaskan, keberhasilan peserta akan diukur dari sejauh mana proyek perubahan yang dirancang mampu memberi manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Apapun suasananya, baik di kelas maupun saat kembali ke tempat kerja, kegiatan ini harus berjalan aman, lancar, tertib, dan berhasil,” tutupnya.