SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengatasi krisis logistik akibat kekeringan ekstrem di Mahakam Ulu, termasuk opsi penggunaan helikopter jika distribusi lewat jalur sungai dan darat tidak memungkinkan.
“Kami dari BPBD hanya mengoordinasikan semua OPD. Kalau opsi helikopter, kami koordinasi ke Gubernur agar bisa difasilitasi lewat TNI atau Polri,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Tresna Rosano, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa wilayah Long Apari dan Long Pahangai kini berada dalam status siaga kekeringan, menyusul surutnya Sungai Mahakam yang menjadi jalur utama distribusi logistik ke daerah tersebut.
Dampaknya, biaya pengangkutan sembako meningkat drastis karena moda transportasi terbatas.
“Ini sudah kami antisipasi. Dalam rapat pimpinan kemarin, dibahas kemungkinan Dinas PU menormalkan jalur darat sebagai alternatif. Namun kalau itu belum cukup, opsi terakhir adalah helikopter,” tambahnya.
Kondisi kekeringan ini telah menyebabkan lonjakan harga sembako di dua kecamatan paling terpencil di Mahulu.
Warga menyebut harga beras di Long Apari tembus Rp1,2 juta per karung 25 kilogram, minyak goreng dua liter mencapai Rp200 ribu, dan LPG 3 kilogram dijual hingga Rp400 ribu.
Menurut laporan dari Pemkab Mahulu, total logistik yang telah disiapkan mencapai 1,3 ton beras, ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti gula dan minyak.
Namun distribusinya masih terganjal oleh kondisi geografis dan minimnya akses transportasi.
BPBD Kaltim telah berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) yang rencananya akan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga.
“Nanti akan disubsidi biaya angkutannya agar harga di Long Apari bisa disamakan dengan harga di Samarinda,” jelas Tresna.
Sementara itu, Dinas Pangan juga akan menyalurkan bantuan beras Bulog secara gratis ke wilayah terdampak.
Tresna menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kami minta pengawasan dilakukan bersama antara provinsi dan Pemkab Mahulu. Jangan sampai sasarannya tidak tepat,” katanya.
Tresna juga menyebut bahwa rangkaian dampak kekeringan harus dilihat sebagai bagian dari bencana sistemik, yang memengaruhi berbagai sektor mulai dari logistik hingga akses layanan dasar masyarakat.
Hingga saat ini, koordinasi lintas sektor terus dilakukan, termasuk dengan instansi vertikal. Pemprov Kaltim berharap bantuan logistik dan transportasi dapat segera disalurkan ke Mahakam Ulu, sebelum dampak kekeringan semakin meluas dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang lebih besar.