SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar rapat kerja perdana pada Senin, 26 Mei 2025.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Hadir pula jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Syirajudin, serta Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan daerah.
Kesepahaman tersebut lahir dari kesadaran bahwa tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sepihak.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan komunikasi dan kerja sama antarlembaga tetap terjaga. Dengan demikian, berbagai persoalan daerah bisa ditangani lebih cepat dan tepat,” ujar Sekda Kaltim, Sri Wahyuni.
Ia menekankan bahwa sinergi tidak boleh berhenti pada tataran seremonial, melainkan harus terimplementasi dalam setiap tahapan kebijakan publik dari identifikasi masalah, pengambilan keputusan, hingga implementasi dan pengawasan di lapangan.
Sri juga menyebutkan pentingnya memperkuat jalur komunikasi antara Pemprov dan DPRD, terutama saat dewan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.
“Informasi yang diperoleh saat reses sangat valid karena langsung bersumber dari masyarakat. Harus ada mekanisme cepat untuk mengomunikasikan dan menindaklanjuti temuan tersebut,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi ini menjadi budaya kerja bersama, bukan sekadar rutinitas di awal masa pemerintahan.
Pemerintahan yang tangguh, menurutnya, dibangun dari konsistensi dalam menjaga dialog dan koordinasi antarlembaga.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyambut baik pelaksanaan forum kerja bersama ini.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap menjadi mitra aktif dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
“Forum seperti ini sangat penting untuk menyelaraskan arah kebijakan. DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memastikan program-program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, antara lain optimalisasi serapan anggaran, sinkronisasi program antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta penguatan layanan publik di tingkat kabupaten/kota.
Isu-isu ini dinilai krusial untuk mengurangi ketimpangan layanan publik dan meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hasanuddin juga menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, termasuk melalui pengawasan terhadap kinerja OPD.
“Kita ingin dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke sasaran. Tidak boleh ada pemborosan atau program yang tidak efektif,” ujarnya.
Kehadiran pimpinan dari kedua lembaga dalam forum ini dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
Lebih dari itu, sinergi antara Pemprov dan DPRD Kaltim diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan zaman, seperti percepatan digitalisasi, pertumbuhan penduduk, hingga krisis iklim yang kian nyata di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
Ke depan, kedua lembaga berkomitmen menjaga kesinambungan komunikasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan, termasuk peningkatan kualitas regulasi dan mekanisme pengawasan agar kebijakan publik bisa lebih tepat sasaran. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi