SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menggenjot pendataan anak-anak yang belum memperoleh hak pendidikan, guna memastikan mereka dapat mengenyam bangku sekolah melalui program Sekolah Rakyat.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen daerah mendukung akses pendidikan yang merata, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, menyampaikan harapan agar jumlah siswa Sekolah Rakyat dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.
Ia menegaskan bahwa perekrutan peserta didik akan mengutamakan anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berarti berada dalam kelompok ekonomi terbawah.
“Teman-teman pendamping PKH terus mencari siswanya supaya bisa berjalan. Karena, ini sebetulnya tidak hanya memberikan ruang pendidikan kepada anak, tetapi membentuk karakter anak,” kata Suwarso di Samarinda, Selasa, 12 Agustus 2025.
Saat ini, Sekolah Rakyat Samarinda telah menampung 125 siswa.
Lokasi pembelajaran tersebar di dua titik.
Di Balai Pengembangan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur, terdapat dua ruang kelas untuk jenjang SMA, serta satu ruang kelas untuk SMP yang masing-masing diisi 25 murid.
Sementara itu, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) tersedia satu ruang kelas untuk SD dengan kapasitas yang sama.
Jika digabungkan, total peserta didik yang terdaftar di kedua lokasi mencapai 125 orang.
Meskipun sebagian besar kegiatan belajar mengajar masih menumpang di fasilitas yang ada, pemerintah memastikan ruang kelas tersebut memenuhi standar kelayakan.
Fasilitas penunjang seperti komputer juga telah disediakan untuk mendukung proses pembelajaran.
Hal ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi siswa maupun orang tua mereka, meskipun sarana yang digunakan bersifat sementara.
Suwarso mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program ini merupakan kebijakan nasional yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, sehingga tidak membebani biaya pendidikan keluarga.
“Kami ingin masyarakat percaya bahwa program ini bukan sekadar kesempatan belajar, tetapi juga bagian dari upaya membangun masa depan anak-anak Samarinda,” ujarnya.