Samarinda – Hampir satu dekade Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum juga bisa dimanfaatkan.
Terhalangnya proyek infrastruktur tersebut disebabkan masalah anggaran. Padahal penyelesaiannya hanya tinggal sedikit yakni jalan pendekat sisi jembatan dari arah Kota Balikpapan.
Hal ini terus menjadi sorotan wakil rakyat di Karang Paci. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengaku, mendapat kabar dimana pemerintah pusat akan mengambil alih pekerjaan tersebut.
“Historinya, pemerintah kita yang melakukan pembebasan lahan, pemerintah pusat yang mengambil pekerjaan fisiknya. Kita juga mau minta penjelasan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” kata Veridiana di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (27/5/2022).
Penjelasan yang dimaksud ialah pihak Komisi III ingin mengetahui bagian mana yang ingin diambil alih pemerintah pusat. Bagian ambil alih pekerjaan fisik dan pembebasan lahan atau salah satunya.
Tetapi, apabila masih berpatok dengan kerja sama yang sebelumnya, maka itu juga menjadi kendala tersendiri. Karena pembebasan lahan itu memakan waktu dan anggaran pula. Karena dibutuhkan tidak kurang dari Rp 300 miliar.
“Rp 300 miliar tidak punya duit kita. Kalau dianggarkan setiap APBD itu hanya Rp 30 miliar saja. Artinya kita butuh 10 tahun baru lahan bisa dibebaskan,” ungkap Veri.
Menurut keterangan Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, lahan yang sudah bebas hanya 1,5 kilometer saja. Itupun hasil hibah dari perusahaan swasta.
“Sisanya masih tanda tanya. Ada milik masyarakat sekitar 8,6 kilometer dan milik Pemkot 1,4 kilometer. Belum ada anggaran untuk membayar pembebasan lahan untuk warga,” beber Fitra Firnanda.
Untuk tahun ini, pihaknya memiliki anggaran sekitar Rp 5 miliar, sehingga pihaknya akan mengalokasikan proyek nonfisik.
“Tahun 2022 ini yang ada anggaran sekarang untuk sertifikasi lahan yang sudah dibebaskan kemarin sepanjang 1,5 km,” katanya.
Veridiana berharap agar Jembatan Pulau Balang ini selesai sesegera mungkin. Sehingga ketika Ibu Kota Nusantara (IKN) telah beroperasi pada tahun 2024, jembatan tersebut sudah rampung.
“Harapannya tentu kita ingin cepat selesai dan terealisasi. Saya juga berharap agar pemerintah pusat bisa mengambil semuanya, baik dari pembebasan lahan maupun pekerjaan fisiknya,” tutupnya.