SAMARINDA : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan mengaku banyak mendapati persoalan substansi dari aspirasi masyarakat saat melakukan reses di lapangan, khususnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Diantaranya persoalan infrastruktur, dimana masih ada beberapa infrastruktur khususnya jalur provinsi yang belum dan harus menghubungkan antara satu kecamantan dengan kecamatan lain.
“Termasuk menghubungkan dengan Kabupaten Berau. Demikian pula soal infrastruktur jalan pemukiman,” ujarnya.
Hal itu ia katakan usai Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin (9/12/224).
Selanjutnya, masih ada beberapa desa yang harus didukung dalam persoalan pemenuhan kebutuhan listrik. Kemudian persoalan air bersih.
Persoalan lain yang tak kalah penting ialah bidang pendidikan. Ia menyebut, masih banyak ruang kegiatan belajar SMA sederajat baik SMK maupun Madrasah Aliyah yang tidak representatif dalam rangka menghadapi Indonesia Emas 2045.
“Harusnya itu sudah selesai, termasuk diantaranya sarana prasarana lain seperti laboratorium, akses menuju sekolah bahkan perlu ada didirikan kembali sekolah-sekolah baru,” tuturnya.
Kemudian bidang kesehatan, puskesmas termasuk alat medis dan sarana prasarana belum representatif. Bidang kelautan memerlukan perahu, mesin dan sebagainya. Termasuk pertanian juga perlu dukungan seperti traktor, alat tanam dan alat panen.
“Dimana kita sudah menghadapi digitalisasi pertanian, harusnya memang sudah disupport. Daerah-daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya sudah sangat maju secara teknologi dalam rangka mengelola pertanian. Diantaranya juga bagaimana ketersediaan pupuk karena kita menginginkan ada agrowisata yang bisa berjalan baik,” terangnya.
Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, di luar persoalan substansi tersebut, bidang pariwisata termasuk UMKM dan Ekraf (Ekonomi Kreatif) juga memerlukan perhatian.
“Di Kutim itu sudah banyak berdiri industri rumahan. Tentu mereka sangat membutuhkan support secara pembiayaan, dukungan market, termasuk diantaranya labeling dan legalitas terhadap brand,” jelasnya.
Baginya, terpenting dalam menghadapi era bonus demografi ini ialah pembangunan sumber daya manusia (SDM) dimana seharusnya anggaran terkait peningkatan SDM, khususnya generasi milenial harus betul-betul dibuat semacam komunitas berdasarkan strata generasinya.
“Supaya pemberian keilmuan sesuai dengan life skill yang dibutuhkan,” ucapnya.
Selain itu, diberikan pula ruang bagi mereka untuk diberdayakan sehingga dalam rangka menjawab Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, termasuk menuju Indonesia Emas 2045 betul-betul dibuat kerangkanya dari sekarang.
“Kalau tidak, saya rasa hanya menjadi omong kosong karena bicara pembangunan fisik tidak bisa berjalan secara baik dan berkelanjutan disaat generasinya tidak memiliki kapabilitas, kapasitas, kualitas,” pungkasnya.(*)