JAKARTA: Pembangunan ekonomi inklusif dan tangguh membutuhkan integrasi antarsektor, regulasi responsif, sinergi kebijakan fiskal-moneter, serta penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang adaptif dan kolaboratif.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025 yang digelar Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut Mahendra, penguatan ekosistem GRC krusial untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
“Sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan, pemberdayaan ekosistem GRC yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya.
Ia menekankan, percepatan digitalisasi menghadirkan risiko baru seperti kejahatan siber, fraud lintas batas, hingga regulatory arbitrage yang menuntut tata kelola lebih terintegrasi.
RGS 2025 digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat ekosistem GRC di sektor jasa keuangan. Mengusung tema “Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience”, kegiatan ini menegaskan pentingnya tata kelola sebagai kunci menjaga stabilitas sekaligus membuka peluang pertumbuhan.
Mahendra menegaskan, OJK berkomitmen memperkuat sinergi dengan lembaga negara, LJK, serta asosiasi profesi GRC. “Kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis membangun ekosistem yang saling menopang, berlandaskan profesionalisme dan integritas,” tegasnya.
Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menambahkan, penguatan GRC menjadi pilar penting dalam mendukung Asta Cita, khususnya misi penguatan sektor jasa keuangan, reformasi tata kelola, dan pemberantasan korupsi.
“Transformasi tata kelola adalah strategi besar untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Sektor jasa keuangan diharapkan mampu berkontribusi signifikan melalui tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat,” ujarnya.
Sophia juga mengaitkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai inti RGS: Role Model, Guidance, Support – yang menekankan keteladanan, fasilitasi, dan budaya saling menopang.
Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, menegaskan perlunya tata kelola kolaboratif lintas sektor. “Pengendalian risiko, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju 2045,” katanya.
Ia menekankan, penguatan GRC memerlukan sinergi internal, kemitraan lintas sektor, serta partisipasi aktif di level global.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition perdana. Kompetisi ini diikuti 585 peserta dari 242 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menurut OJK, tingginya partisipasi mahasiswa membuktikan generasi muda memiliki minat besar dalam pengembangan ide-ide inovatif di bidang GRC dan siap menjadi motor penggerak ketahanan sistem keuangan nasional.
RGS 2025 dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Digital dan Kripto OJK Hasan Fawzi, serta Ketua dan Anggota Badan Supervisi OJK.
Kegiatan ini digelar secara hybrid dengan partisipasi lebih dari 12.000 peserta, baik secara langsung maupun daring, yang terdiri atas pimpinan lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia.