SAMARINDA: Perpindahan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), harus dibarengi dengan Pemerataan Pembangunan di daerah sekitar sebagai kota penyanggah. Sehingga tidak ada ketimpangan pembangunan antara IKN dengan daerah kota penyanggah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, saat ditemui awak media di Sekretariat DPRD Samarinda, belum lama ini.
Novan sapaan akrabnya mengatakan, Samarinda sebagai salah satu kota penyanggah IKN perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang memadai guna menopang mobilitas masyarakat ke ibu kota negara baru tersebut.
“Harapan kita ada bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan di daerah penyangga IKN. Artinya jangan sampai IKN ini seperti real estate yang berdiri diantara daerah dengan pembangunan yang sederhana,”ungkapnya.
Politisi Golkar tersebut menerangkan, pengembangan pembangunan kota penyangga juga mempercepat pertumbuhan pembangunan di Kaltim. Jangan sampai Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim mengalami ketertinggalan dalam pembangunannya dan menyebabkan beberapa permasalahan.
Untuk itu, dirinya menegaskan, pembangunan IKN juga harus dibarengi dengan penguatan dan pembangunan di daerah kota penyanggah.
“Kita juga punya penyesuaian, IKN nantinya sebagai kota yang besar dan kota-kota penyanggahnya juga besar,”kata dia.