JAKARTA : Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). Kemitraan tersebut didirikan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022.
Kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) ini memperkuat transisi energi dengan dukungan dunia internasional.
Sebagai tindak lanjut kemitraan itu, rapat koordinasi (rakor) antara pemerintah Indonesia dan para mitra internasional digelar, Senin, 24 Maret 2025.
Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Untuk lebih mempercepat pencapaian dibutuhkan dukungan internasional.
Kepada wartawan, Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau menyatakan telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri.
Kemudian, pengurangan emisi yang mendapatkan dukungan internasional pada 2030 ditargetkan hingga 43 persen.
Untuk mencapai target tersebut, ia melanjutkan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau. Pembentukannya berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.
Satgas ini memiliki empat kelompok kerja, yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia.
Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar 1,1 miliar dolar AS.
Sembilan proyek di antaranya mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Sementara, 45 proyek lainnya menerima hibah senilai 233 juta dolar AS.
Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai 1 miliar dolar AS melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih.
Hal ini termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.
Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat. Itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027.
Kemudian, juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltage seperti di Saguling. Juga beberapa proyek lain, seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power yang juga masuk dalam pembahasan.
“Di samping itu, juga ada beberapa proyek yang lain, termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” kata Menko Airlangga.
Rakor tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan.
Selain itu, tentang penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.
Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif.
Pemerintah juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional guna mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimis dapat menjalankan transisi energi yang efektif, inklusif, dan kompetitif.
“Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antarkementerian. Kemudian, juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong,“ jelas Airlangga.
Ia menambahkan, pemerintah intens memantau dan melakukan evaluasi berbasis digital. Para stakeholder tetap bisa mengakses secara berkala yang kemudian dilakukan koordinasi.
Rakor ini dihadiri diantaranya oleh sejumlah perwakilan kementerian/lembaga terkait, perwakilan mitra internasional, termasuk Duta Besar dari Inggris, Kanada, Prancis, Italia.
Tidak ketinggaalan, perwakilan dari Jerman dan Jepang sebagai Co-lead International Partners Group (IPG).
Juga hadir perwakilan Uni Eropa, Denmark, Norwegia, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), serta lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).