SAMARINDA: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengeluhkan proses pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk penerima program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) memakan waktu cukup panjang hingga pengesahan dan pengakuan dari pemerintah daerah setempat.
“Kenapa kita lebih konsen kepada Masyarakat Hukum Adat karena lebih menjamin di long term-nya. Mereka mempunyai hutan adat yang mereka jaga dan pelihara untuk keberlanjutan,” kata Yuni, sapaan akrabnya.
Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan Lead Environmental Specialist Environment, Natural Resources and Blue Economy (ENB) World Bank Indonesia and Timor Leste (Tim Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste) di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (7/5/2024).
Kunjungan Tim Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste dalam rangka silaturahmi sekaligus mendapatkan informasi terbaru terkait East Kalimantan Jurisdictional Emissions Reduction Program (EK-JERP) dalam mendukung program prioritas pembangunan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, khususnya terkait program FCPF-CF yang sudah berjalan di Benua Etam.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pun meminta kepada World Bank segera melakukan pembayaran penuh untuk mendorong percepatan pelaksanaan program FCPF-CF di Benua Etam.
Ia mengaku, BSM (Benefit Sharing Mechanism) dari carbon fund yang telah diterima pada advance payment di November 2022 belum sepenuhnya disalurkan kepada penerima manfaat terutama pemerintah dan masyarakat desa.
“Untuk itu juga kita membuat kriteria alokasi penggunaan dana karbon bagi penerima manfaat berdasarkan performance dan reward, sesuai dengan karakteristik masyarakat adat/desa yang ada di Kaltim,” jelasnya.
Tim Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste terdiri dari Franka Braun (Environmental Coordinator), Efrian Muharrom (Environmental Specialist), Dayu Nirma Amurwanti (Senior Natural Resources Management Specialist) dan Naimah Talib (Social Development).
Sementara dari Pemprov Kaltim, tampak hadir Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat yang juga sebagai Koordinator Project Management Unit (PMU) FCPF Kaltim, Kepala Biro Perekonomian Iwan Darmawan, perwakilan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Prof Daddy Ruhiyat serta Tim Ahli FCPF Kaltim.(*)