KUKAR : Sejumlah infrastruktur di Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur mengalami kerusakan berat.
Akibatnya, pelayanan publik sering kali terganggu akibat sejumlah gedung seperti kantor desa, balai pertemuan, hingga sekolah dasar rusak berat hingga nyaris roboh.
Karena kondisi tersebut, Camat Kota Bangun Darat Julkifli berharap adanya upaya rehabilitasi menyeluruh agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik dan lancar.
“Dampaknya pelayanan publik terhambat, kenyamanan warga terganggu, dan kegiatan sosial masyarakat sulit dilakukan secara maksimal,” katanya kepada Narasi.co, Kamis, 4 April 2025.
Ia menyebutkan, kantor desa yang sempit, puskesmas yang atapnya bocor, hingga balai pertemuan yang tak lagi layak pakai menjadi gambaran umum kondisi infrastruktur saat ini.
Atas dasar itu, pihaknya telah menyusun dan mengajukan usulan program rehabilitasi dan pembangunan gedung pelayanan publik ke pemerintah daerah.
“Kami mengajukan usulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pelayanan publik agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal,” ujarnya.
Dalam usulan tersebut, terdapat sejumlah proyek prioritas. Salah satunya, pembangunan balai pertemuan umum (BPU) baru di Desa Sumber Sari. Sebab, gedung pertemuan sebelumnya telah lama roboh.
“Desa Sumber Sari sangat membutuhkan BPU sebagai pusat kegiatan sosial dan musyawarah warga,” ujar Julkifli.
Selain itu, pembangunan lanjutan BPU di Desa Sari Nadi juga masuk daftar usulan. Meski telah dibangun, gedung itu belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena proses pembangunan masih berlangsung.
Tak hanya itu, Kecamatan Kota Bangun Darat juga mengusulkan rehabilitasi sekretariat bersama kecamatan yang selama ini menjadi tempat bernaung organisasi masyarakat seperti PKK, Dharma Wanita, dan Pramuka. Saat ini, mereka belum memiliki tempat kegiatan yang representatif.
Untuk layanan pemerintahan desa, Kantor Desa Benua Baru juga menjadi prioritas. Kantor ini kerap terendam banjir sehingga aktivitas administrasi warga terhambat.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor pendidikan. Gedung SDN 033 Kota Bangun yang dibangun sejak 1985, kini mengalami kerusakan parah, terutama pada enam ruang kelas yang sudah lapuk.
Selain itu, ruang kelas SDN 012 Desa Sedulang dan SDN 026 Desa Kota Bangun III juga perlu direhabilitasi karena rusak berat. Sedangkan SMP Negeri 9 Kota Bangun yang saat ini masih berkonstruksi kayu dinilai sempit dan mulai rapuh.
Julkifli menegaskan bahwa usulan rehabilitasi ini bukan semata demi infrastruktur, tetapi demi menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap pemerintah kabupaten dapat merespons dengan baik dan menyiapkan alokasi anggaran.
“Kami berharap usulan ini mendapat perhatian dan nantinya bisa direalisasikan demi kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Saat ini, usulan tersebut tengah dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas dan kebutuhan anggaran. (Adv)