BONTANG : Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja (raker) perdana bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya, di Ruang Rapat DPRD Kota Bontang, Senin (21/10/2024).
Rapat bertujuam untuk mempererat silaturahmi, membahas langkah strategis, serta merumuskan prioritas kerja selama lima tahun ke depan.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A, Ubayya, rapat ini menjadi momen penting dalam menjalin kolaborasi yang lebih kuat antara Komisi A DPRD dan OPD terkait.
“Kami di Komisi A berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung. Begitu pula dengan rekan-rekan OPD, semoga kita bisa terus berkomunikasi dengan baik demi pembangunan Kota Bontang,” ujarnya.
Sejumlah OPD hadir dalam rapat ini untuk memaparkan isu-isu strategis yang tengah dihadapi serta memberikan laporan perkembangan terkini di bidang masing-masing.
Di antara OPD yang hadir adalah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Kesbangpol menyampaikan langkah-langkah strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Bontang.
Mereka menekankan pentingnya pemeliharaan ideologi Pancasila dan peran dalam memediasi konflik sosial melalui koordinasi dengan lembaga keamanan.
Disnaker memaparkan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah penanganan pengangguran, salah satu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius.
Sementara itu, Dinsos menyoroti permasalahan kemiskinan, dengan upaya memperbaiki pendataan agar bantuan lebih tepat sasaran.
Dinsos juga menyampaikan perlunya penanganan lebih baik untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk penyediaan mobil pengangkut khusus untuk mereka.
Dari sisi kependudukan, Disdukcapil melaporkan data penduduk semester pertama tahun 2024. Sedangkan BKPSDM menekankan bahwa pelayanan kepegawaian saat ini lebih banyak berbasis online dan telah diakui secara nasional, dengan indeks profesionalisme ASN Kota Bontang berada di antara yang tertinggi.
Dinas Pendidikan memaparkan upaya mereka dalam menangani 106 kasus bullying di Bontang dan rencana peluncuran Gerakan Sekolah Menyenangkan, dengan SMPN 2 sebagai model sekolah bersih.
Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menekankan pentingnya meningkatkan literasi di Bontang, meskipun akreditasi perpustakaan masih minim. Mereka telah berhasil menyandang gelar perpustakaan terbaik se-Kalimantan Timur.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi A, Heri Keswanto, menegaskan bahwa isu penurunan stunting akan menjadi prioritas utama Komisi A.
“Kami berkomitmen untuk menurunkan angka stunting secara signifikan karena ini merupakan masalah yang sangat mendesak,” tegasnya.
Stunting, yang masih menjadi permasalahan kesehatan serius di Kota Bontang, membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan generasi mendatang tumbuh dengan baik.
“Dengan kerjasama yang baik antara DPRD dan OPD, kami berharap penurunan stunting dapat dipercepat dan target-target pembangunan kota tercapai dengan maksimal,” tutupnya.(*)