SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyebut lesunya sektor perhotelan di Benua Etam saat ini merupakan imbas langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin, 5 Mei 2025.
“Artinya ada penurunan, karena ada efisiensi. Tahun ini kurang lebih Rp700 miliar yang dipangkas. Pemerintah sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, efisiensi tersebut membuat berbagai kegiatan pemerintah yang sebelumnya digelar di hotel, seperti rapat, sosialisasi, dan forum resmi, kini dialihkan ke gedung-gedung milik pemerintah, seperti aula kantor kedinasan atau fasilitas internal pemerintahan di kawasan Jalan Gajah Mada, Samarinda.
“Pemerintah dan dewan juga lebih banyak berkegiatan di kantor masing-masing,” tambahnya.
Selain pengurangan kegiatan, Hasanuddin juga menggarisbawahi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai faktor utama memburuknya situasi.
Dari semula sekitar Rp21 triliun, APBD Kaltim diperkirakan hanya sekitar Rp18 triliun ke depan, yang menuntut pemerintah membatasi pengeluaran non-esensial, termasuk belanja jasa hotel.
Situasi ini diperparah oleh pembatasan kunjungan kerja lintas daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun DPRD dari luar Kaltim, yang turut menurunkan tingkat okupansi hotel di berbagai kota/kabupaten.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Hasanuddin mendorong pelaku usaha perhotelan untuk mulai beradaptasi dengan strategi baru, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mencari solusi jangka panjang.