SAMARINDA: Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial (Kemensos), Suratna mengatakan seluruh persiapan untuk pembukaan Sekolah Rakyat di Samarinda telah mencapai tahap akhir.
Ratusan siswa dijadwalkan memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 15 Agustus 2025 di kompleks Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo.
“Para peserta akan diantar oleh orang tuannya. Persiapan sudah cukup. Guru-gurunya sudah ada di sini,” ujarnya kepada narasi.co pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Suratna menegaskan bahwa persiapan tidak hanya mencakup aspek akademik.
Pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar para siswa terpenuhi.
Fasilitas belajar, tempat tinggal, hingga konsumsi harian telah diatur sedemikian rupa agar para siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman.
“Makannya 3 kali sehari. Menu makanannya nanti diatur disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak,” kata Suratna.
Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat akan terpusat di kompleks BPMP Kaltim yang terbagi dalam tiga gedung utama.
Gedung A digunakan untuk ruang kelas 1 dan 2, ruang Tata Usaha dan Administrasi, ruang Bimbingan Konseling, ruang laboratorium, serta asrama untuk siswa SMP dan SMA, baik putra maupun putri, termasuk asrama bagi wali atau penjaga.
Gedung B menampung ruang kelas 3 dan 4 serta asrama tambahan bagi wali. Sementara Gedung C difungsikan sebagai ruang makan, ruang guru, dan ruang kepala sekolah.
Seluruh fasilitas dilengkapi toilet terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan.
Penempatan di BPMP ini bersifat sementara. Pemerintah saat ini sedang membangun sekolah permanen di kawasan Palaran.
Selama pembangunan berlangsung, operasional Sekolah Rakyat akan memanfaatkan sepenuhnya fasilitas BPMP untuk memastikan program berjalan tanpa hambatan.
Program Sekolah Rakyat di Samarinda dirancang sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial, terutama mereka yang sulit menjangkau sekolah formal.
Konsepnya mengedepankan kesetaraan pendidikan, dengan kurikulum yang disesuaikan dan fasilitas yang memadai.
Kehadiran Kementerian Sosial sebagai salah satu pendukung utama menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan kesejahteraan siswa.

