SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status siaga hidrometeorologi kering dan basah untuk menghadapi musim kemarau tahun ini.
Penetapan status tersebut menyusul meningkatnya potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Tresna Rosano, menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh kabupaten/kota, aparat, perusahaan, akademisi, dan masyarakat untuk bersiaga. Menurutnya, berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Status siaga ini merupakan pernyataan resmi Pemprov Kaltim melalui Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, kami mengimbau semua pihak meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat,” ujar Tresna, Kamis, 31 Juli 2025.
Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Mahulu. Kedua wilayah ini kini mengalami lonjakan harga sembako akibat terganggunya distribusi logistik menyusul surutnya Sungai Mahakam yang menjadi jalur utama transportasi.
“Tantangan terbesar kami adalah akses. Surutnya sungai membuat biaya distribusi logistik ke wilayah Long Apari sangat mahal. Sembako sudah disiapkan, tapi distribusinya masih terkendala,” kata Tresna.
Sebelumnya, warga Long Apari melaporkan harga sembako meroket. Harga beras dilaporkan mencapai Rp1,2 juta per karung ukuran 25 kilogram, minyak goreng dua liter menembus Rp200.000, dan LPG 3 kilogram dibanderol hingga Rp400.000 per tabung.
Menanggapi hal ini, menurutnya pemerintah kabupaten Mahulu telah menyiapkan sekitar 1,3 ton beras serta sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya. Namun, distribusi masih menghadapi hambatan besar akibat kondisi geografis dan keterbatasan moda angkut.
Menurut Tresna, BPBD Kaltim bersama OPD terkait sedang mengoordinasikan alternatif jalur distribusi darat dan udara.
“Kami koordinasikan alternatif jalan darat melalui Dinas PU. Jika masih tidak memungkinkan, opsi penggunaan helikopter juga sedang dijajaki dengan TNI dan Polri,” terangnya.
Selain itu, langkah lain yang sedang disiapkan adalah subsidi biaya distribusi logistik. Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Perindagkop Kaltim, berencana melakukan operasi pasar di wilayah terdampak.
“Pemerintah akan menyamakan harga sembako di Long Apari dengan harga di Samarinda, tentu dengan subsidi transportasi,” ujar Tresna.
Dinas PaPusa, Tanaman Pangan, Holtikultura (DPTPH) Kaltim juga dikabarkan akan mengirim bantuan beras Bulog ke Mahulu yang nantinya akan didistribusikan secara gratis kepada warga yang terdampak. Namun demikian, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan tepat sasaran.
Tresna menyebut, dalam waktu dekat pihaknya berharap ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat melalui koordinasi antara Gubernur Kaltim dan Pangdam VI/Mulawarman terkait pemanfaatan helikopter milik TNI/Polri.
“BPBD berperan sebagai koordinator. Kami harap semua unsur terlibat, baik OPD provinsi maupun kabupaten/kota, bisa bekerja bersama-sama untuk mengatasi krisis ini,” tambahnya.
Penetapan status siaga kemarau ini diharapkan mampu meminimalkan dampak lanjutan dari kekeringan, mulai dari kebakaran lahan hingga krisis logistik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil Kalimantan Timur.