SAMARINDA : Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, berharap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 berjalan dengan “cerita horor”.
“Kita berharap Pemilik 2024 tak lagi menimbulkan kasus meninggalnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang menjadi tragedi pada pemilu tahun 2019 lalu,” kata Joha Fajal, Selasa (9/5/2023)
Hal itu diungkapkannya usai Komisi I DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas persiapan Pemilu serentak tahun 2024.
RDP digelar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Disdikbud) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda.
Joha Fajal menyampaikan pihaknya menyoroti sederet persoalan pesta demokrasi pada saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara.
Ia meminta pihak penyelenggara dapat mengantisipasi kendala itu, termasuk fokus agar tidak kembali menimbulkan kasus petugas KPPS yang meninggal.
“Rapat pembahasan persiapan Pemilu 2024, kami juga menyoroti persolalan tahapan pemungutan dan perhitungan suara,” katanya.
“Alasannya, karena ini kan serentak dan banyak, jadi kami berharap penyelenggara pemilu memastikan pelaksanaannya, jangan lagi ada kasus KPPS meninggal seperti pemilu sebelumnya,” tuturnya.
Dijelaskan, antensi Komisi I DPRD Kota Samarinda tersebut juga telah dipersiapkan oleh KPU Kota Samarinda.
Berdasarkan penyampaian Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat, kekhawatiran beban kerja yang tinggi dimiliki oleh KPPS saat perhitungan sudah diantisipasi oleh pihak penyelenggara pemilu.
Mulai dari skema tempat pemungutan suara (TPS) maksimal memiliki jumlah tiga ratus pemilih saja tidak boleh lebih hingga pada tahapan perhitungan suara melalui skema perhitungan dua panel.
Sebut Joha, sapaan akrabnya, telah direncanakan oleh KPU Samarinda.
Metode tersebut nantinya akan membagi perhitungan suara antara DPR , DPD dan Presiden RI dengan DPRD tingkat dua dan tingkat satu.
Dengan seperti itu, Joha menilai dapat mempersingkat dan menghemat tenaga petugas saat perhitungan suara.
“Ya kami mendukung trobosan itu, jadi petugas tidak ada lagi yang bekerja sampai bermalam. Bahkan hingga dua hari,” katanya.