KUTIM: Jimmy, Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) menilai, Pemerintah Provinsi Kaltim khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, belum peka terhadap masalah pendidikan di Kutai Timur.
Hal ini disebabkan tidak tertampungnya semua siswa di jenjang SMA/SMK Negeri pada proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Sementara masalah tersebut setiap tahunnya selalu muncul.
Menurutnya, permasalahan tersebut, seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim melakukan solusi sejak awal sebelum PPDB diberlakukan.
“Namun sangat disayangkan, kondisi seperti ini masih dibiarkan berlanjut tanpa ada penanganan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Kutim,” ungkap Jimmy belum lama ini.
“Saya menilai provinsi belum peka terhadap permasalahan PPDB yang sudah terjadi dari tahun ke tahun,” lanjutnya.
Selain itu, penambahan ruang kelas baru (RKB) Kabupaten Kutim khususnya di Kota Sangatta sangat diperlukan penambahan untuk sekolah SMA/SMK Negeri, dengan tujuan mengurai membludaknya siswa baru yang mendaftar di sekolah negeri saat ini.
“Ini perlu ada penambahan sekolah baru, karena tidak cukup kalau hanya dibangun ruang kelas,” ujarnya.
Oleh karena untuk meyakinkan Disdikbud Kaltim tentang kondisi terkini pendidikan di Kutim, Pemerintah Kabupaten Kutim untuk mendampingi UPT Disdikbud Kaltim Wilayah II untuk menyampaikan masalah ini ke Pemprov Kaltim.
“Tujuannya agar Pemprov Kaltim percaya terhadap apa yang terjadi seperti yang dialami peserta didik,” terangnya.
Lanjutnya, untuk melibatkan sekolah swasta, Jimmy mengatakan pihak sekolah swasta masih membatasi jumlah peserta sehingga tidak semua dapat diakomodir.
“Memang ada sekolah swasta, tapi hanya mampu menampung 60 orang, jadi tidak bisa diakomodir semuanya,” terangnya. (*)

