KUKAR : Dalam suasana silaturahmi Idulfitri yang hangat, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyampaikan pesan politik yang penuh harapan.
Ia mengingatkan agar warga yang memiliki hak pilih mencoblos dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah Kukar. Sesuai jadwal, agenda politik tersebut berlangsung pada 19 April 2025.
Selain imbauan penggunaan hak pilih, Edi Damansyah juga menyerukan agar warga menjaga demokrasi di Kukar.
“Kalau sayang Kutai Kartanegara, hari Sabtu tanggal 19 April datang ke TPS dan gunakan hak suara,” ucap Edi lantang dalam Halalbihalal Idulfitri 1446 Hijriyah yang digelar di Pendopo Bupati Kukar, Minggu, 6 April 2025.
Ungkapan itu disambut tepuk tangan dari jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kukar dan para tamu undangan yang hadir dalam halalbihalal tersebut.
Edi Damansyah tidak sedang berkampanye untuk salah satu calon dalam PSU. Ia sedang meneguhkan sikap netral pemimpin daerah yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai jantung demokrasi.
Bagi orang nomor satu di Kukar ini, golput bukan pilihan bijak ketika masa depan pemerintahan dan pembangunan Kukar dipertaruhkan di bilik suara.
“Menjaga Kutai Kartanegara bukan cuma tugas pemerintah. Tapi, juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Salah satunya dengan tidak golput,” katanya tegas seraya menambahkan pentingnya stabilitas dan ketertiban selama proses PSU berlangsung.
Ia juga menyinggung soal pentingnya menjaga kesinambungan program-program pemerintah yang telah berjalan, termasuk di sektor keagamaan.
Menurutnya, proses pembangunan di Kukar membutuhkan fondasi sosial yang kuat. Salah satunya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.
Ia mengajak warga Kukar tidak terjebak dalam polarisasi pascapilkada sebelumnya yang memicu PSU.
“Jangan pecah belah. Tetapi kita harus bangkit, menjaga Kutai Kartanegara ini dengan baik,” ujarnya.
Pernyataan ini tampaknya ditujukan untuk meredakan ketegangan politik yang sempat memanas setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU harus dilaksanakan karena adanya pelanggaran administratif dalam proses sebelumnya.
PSU adalah momen krusial bagi Kukar. Meski sering kali dianggap sebagai koreksi atas cacat demokrasi, PSU sejatinya adalah mekanisme yang disediakan konstitusi untuk memastikan keadilan pemilu tetap terjaga.
Edi menyadari betul pentingnya proses ini. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk menahan diri, menjauhi provokasi, dan memperkuat semangat demokrasi yang dewasa.
“Jangan hanya karena beda pilihan, kita terpecah. Mari kita buktikan Kukar mampu menjadi contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat,” tutupnya.
Kehadiran para pengurus NU dalam halalbihalal itu tidak hanya memperkuat simbol harmoni antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Namun, juga menjadi momen strategis untuk menyampaikan pesan persatuan.
Ketua PCNU Kukar KH Muhammad Askin Bahar juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat melemahkan semangat kebangsaan dan keagamaan.
“Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik. Mari kita jaga niat dan hati agar tetap istiqamah dalam kebaikan,” tutur Aksin Bahar. (Adv)