JAKARTA : Menghadapi Audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) Juni 2025 mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan High Level Meeting pada Selasa, 14 Januari 2025 di Ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, selaku pimpinan rapat, menjelaskan, IMSAS merupakan wahana yang penting.
Menurut Capt.Antoni, ini juga untuk memastikan Indonesia menjalankan kewajibannya sebagai negara anggota (member state) dalam melaksanakan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.
“Dimana konvensi tersebut merupakan produk hukum dari International Maritime Organization (IMO),” katanya.
Dikatakan, sebagai anggota IMO, Indonesia berkewajiban melaksanakan konvensi internasional yang diterbitkan oleh IMO.
“Terutama yang berkaitan dengan keselamatan maritim, perlindungan lingkungan maritim, serta standar kerja di laut,” ujar Capt. Antoni seraya menambahkan, Indonesia akan dijadwalkan untuk menjalani audit wajib pada Juni 2025.
Sebelumnya, pada 2014, Indonesia telah mengikuti Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) .
Selain itu, pada Februari 2024, Indonesia telah melaksanakan Mock Audit IMSAS hasil dari kerja sama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian perhubungan Republik Indonesia bersama Pemerintah Australia dalam hal ini dilaksanakan oleh Australia Maritime Safety Authority (AMSA) dan mendapatkan 17 temuan dan 2 observasi.
Menurut Capt. Antoni, berdasarkan hasil kedua audit tersebut. Indonesia dapat menilai kondisi dan kesiapan dalam menghadapi audit sesungguhnya pada Juni mendatang.
Saat ini, Indonesia telah memulai tahap persiapan audit dengan mengisi Pre-Audit Questionnaire (PAQ) dan Additional Pre Audit Information (APAI).
Kedua dokumen ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai penerapan konvensi-konvensi maritim untuk pelaksanaannya diwujudkan dalam peraturan-peraturan nasional, serta bagaimana mensupervisi pelaksanaannya di lapangan.
“Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk meratifikasi konvensi dan kode IMO, kita tetap harus memastikan penerapan yang konsisten di kapal-kapal berbendera Indonesia, lingkungan perairan Indonesia, serta bagi pelaut Indonesia,” tegas Capt. Antoni.
High Level Meeting ini, katanya, merupakan langkah nasional strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mempersiapkan seluruh elemen yang berkolerasi erat, dengan IMSAS.
“Agar terjalin kolaborasi antar kementerian/lembaga. Sehingga Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi audit tersebut,” katanya.
Selanjutnya , beberapa hal lain yang harus dipersiapkan di antaranya berkonsentrasi dalam pengisian laporan pada module dalam website IMO yaitu Global Integrated Shipping Information (IMO – GISIS).
“Hal tersebut akan menggambarkan kondisi Indonesia dan akan ditinjau oleh Auditor Team Leader (ATL),” tutur Capt. Antoni.
Sampai saat ini, katanya, masih ada beberapa informasi yang perlu ditambahkan dan perbarui dalam sistem informasi tersebut.
Capt. Antoni menekankan, saat menghadapi IMSAS pada Juni 2025 betapa pentingnya disiplin dalam pengisian dan pembaruan data di IMO GISIS sebagai bagian dari laporan negara anggota.
Ia juga mengingatkan agar semua pihak terkait bekerja sama untuk meminimalisir temuan oleh auditor saat IMSAS berlangsung.
“Mari kita sukseskan Audit IMSAS ini demi mengangkat nama Indonesia di dunia maritim. Keberhasilan Indonesia dalam audit IMSAS ini akan memiliki peran besar dalam mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2026-2027,” ungkap Capt. Antoni.(*)