JAKARTA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan melindungi investasi pertambangan agar tetap eksis, namun diharapkan partisipasi perusahaan untuk tidak mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kaltim.
“Seluruh angkutan alat berat kalau bisa lewat jalur sungai atau laut, supaya tidak merusak jalan APBN atau jalan APBD,” pintanya.
Hal itu ia katakan saat memimpin Executive Meeting: Kolaborasi dan Akselerasi Sektor Pertambangan dan Migas dalam Mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas di Golden Ballroom 2 The Sultan, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.
Di hadapan para pelaku usaha tambang dan migas di Jakarta, Harum sapaan akrabnya menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan darat ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar) pekan lalu.
Dirinya memilih mengemudikan sendiri kendaraan dinas KT 1 dari Resak sampai ke Melak sekitar 125,2 kilometer untuk merasakan apa yang dirasakan masyarakat.
“Saya langsung bawa sendiri kendaraannya agar tahu apa yang dirasakan masyarakat. Jalannya rusak parah Pak,” kisah Harum.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut, jalan rusak sebagian besar berada di sekitar perbatasan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat, tepatnya di sekitar Perian hingga Barong Tongkok.
Ia meyakini, penyebab kerusakan jalan baik di wilayah tengah, utara dan selatan berasal dari aktivitas pertambangan, bukan sawit.
Dimana angkutan alat berat melintas di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten.
Harum kemudian langsung berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim untuk meminta agar semua angkutan alat berat tidak lagi melalui jalur darat sebab tonase angkutan alat berat sangat besar dan akan cepat menyebabkan kerusakan jalan.
Rinciannya, long bed atau trailer sekitar 20 ton.
Ditambah PC 210 (21 ton) total 40 ton.
Jika diangkut PC 330 (33 ton) maka tonase total menjadi 50 ton.
Apalagi jika yang diangkut PC 400 (40 ton), maka total beban tonase angkutan alat berat mencapai 60 ton.
Sehingga, sejauh mana alat berat itu diangkut, sepanjang itulah jalan akan terdampak kerusakan.
Bangun Jembatan Timbang
Sebelumnya diberitakan, dalam kunjungannya ke Kutai Barat (Kubar), Rudy Mas’ud meminta untuk dilakukan koordinasi antara Dinas Perhubungan Kubar dan Pemprov Kaltim dan menyarankan agar segera dibuat jembatan timbang.
Khusus angkutan sawit, Harum memaklumi dengan alasan sektor ini menyerap tenaga kerja sangat besar sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan ekonomi berputar.
Namun ia memberi catatan, hanya untuk truk pengangkut 5, 6 hingga 7 ton saja.
“Tapi jangan pakai mobil 10 ton karena muatnya pasti 16 ton,” pesannya.
Dirinya menegaskan akan berjuang ke BBPJN agar pembangunan jalan Kukar-Kubar tidak menggunakan aspal, melainkan cor beton.
“Kalau kanan kiri banjir, pakai aspal, jadi kerupuk aspalnya. Saya sengaja lewat darat sebab kalau lewat udara tidak ada yang bisa dilihat,” tuturnya.
Sebagai informasi, total anggaran yang tersedia untuk sejumlah kegiatan tersebut sebesar Rp41,5 miliar.
Sementara sejumlah dana yang masih terblokir sebesar Rp129 miliar.
Sedangkan untuk program multiyears contract (MYC) Agustus 2025-Agustus 2027, Kementerian PUPR akan menyiapkan anggaran sebesar Rp425,8 miliar untuk peningkatan jalan Kukar-Kubar. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi