JAKARTA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, telah menyampaikan langsung keluh kesah masyarakat kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggoda, terkait kondisi jalan nasional.
Harum, sapaan akrabnya melaporkan, seluruh kondisi jalan milik pemerintah pusat yang rusak parah berada di wilayah tengah, barat, utara dan selatan Kaltim.
“Insyaallah, masyarakat Kalimantan Timur yang jalannya hari ini rusak parah, ke depan akan segera kita benahi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN),” ujarnya di Ruang Kerja Menteri PU di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Juli 2025.
Dirinya telah melihat sendiri betapa memprihatinkannya jalan di Kaltim saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kutai Barat (Kubar).
Sebagian jalan yang dilalui rusak parah, terutama dari perbatasan Kutai Kartanegara Kukar (Kukar) dan Kubar hingga Barong Tongkok, ibu kota Kubar.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun meminta agar pemerintah pusat segera membuka blokir APBN 2025 untuk pemeliharaan ruas jalan Kukar-Kubar senilai Rp 129 Miliar.
Selain itu, ia juga berharap agar program Multi Years Contract (MYC) Agustus 2025-Agustus 2027 Kementerian PUPR senilai Rp 425,8 Miliar untuk peningkatan jalan Kukar-Kubar tetap berjalan sesuai rencana, tanpa pemblokiran.
Tak hanya ruas jalan Kubar, ia juga melaporkan kondisi jalan menuju kabupaten paling barat yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia dan Kalimantan Barat (Kalbar) serta Kalimantan Utara (Kaltara).
Kemudian jalur utara, Samarinda, Bontang, Kutai Timur hingga Berau dan jalur selatan Penajam ke perbatasan Kalimantan Selatan (Kalsel) di Kabupaten Paser.
Ia menginginkan pemerintah pusat meningkatkan semua kualitas jalan-jalan di Kaltim, sebab selain menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia, Kaltim juga berkontribusi sangat besar terhadap pundi-pundi penerimaan negara setiap tahunnya.
“Pak Menteri, terima kasih banyak atas dukungannya,” tuturnya.
Sebelumnya, dirinya meyakini penyebab kerusakan jalan baik di wilayah tengah, utara dan selatan berasal dari aktivitas pertambangan, bukan sawit.
Di mana angkutan alat berat melintas di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten.
Harum kemudian langsung berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim untuk meminta agar semua angkutan alat berat tidak lagi melalui jalur darat sebab tonase angkutan alat berat sangat besar dan akan cepat menyebabkan kerusakan jalan.
Rinciannya, long bed atau trailer sekitar 20 ton. Ditambah PC 210 (21 ton) total 40 ton. Jika diangkut PC 330 (33 ton) maka tonase total menjadi 50 ton. Apalagi jika yang diangkut PC 400 (40 ton), maka total beban tonase angkutan alat berat mencapai 60 ton.
Sehingga, sejauh mana alat berat itu diangkut, sepanjang itulah jalan akan terdampak kerusakan.
Menteri Dody Hanggodo merespons baik aspirasi orang nomor satu Benua Etam itu.
“Insyaallah kita support Pak Gubernur untuk kemaslahatan seluruh rakyat Kaltim,” ucapnya.
Dody meminta jajaran terkait Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan jajaran Kementerian PU untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan Gubernur tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pemerintah juga siap membantu Kaltim mewujudkan swasembada pangan sebagai upaya nyata antisipasi pemenuhan kebutuhan pangan Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.
“Tetap koordinasi Pak Gubernur, jalan dan irigasi harus kita prioritaskan untuk mendukung swasembada pangan,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi