SAMARINDA: Kabar terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir santer beredar, ada beberapa pihak yang menilai megaproyek ibu kota pengganti Jakarta tersebut bakal mangkrak karena tidak mendapatkan aliran dana.
Tidak sedikit pula yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah membatalkannya. Hal ini menjadi perdebatan bagi pejabat daerah, terkhususnya Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Arfan mengatakan jika anggaran IKN dipangkas itu sangat sulit, sedangkan notabenenya sudah ada upaya penekanan anggaran.
“Kita sudah melihat anggaran di tekan, bahkan IKN juga makan anggaran, kalau sampai mangkrak bakal jadi kota hantu,” paparnya belum lama ini.
Kendati demikian, Arfan merasa harus tetap optimis, lantaran IKN ini sebuah hadiah untuk Kaltim dan pemerintah pusat harus memikirkan keberlanjutan IKN.
“Artinya insyallah kita tetap optimis IKN itu, pemerintah pasti pikirkan, mungkin APBN kita yang berpengaruh jadi dipangkas,” terangnya.
Sementara itu, Arfan menuturkan paling tidak pemerintah harus mulai meningkatkan keseriusannya, IKN ini diarasa bukan suatu pengerjaan yang mudah.
“Paling tidak pemerintah memikirkan melanjutkan IKN, warga Kaltim berharap IKN itu lanjut dan tetap ada jangan sampai tidak dipikirkan, takut terbengkalai,” tandasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Riyatno mengatakan investasi di IKN akan tetap berlanjut, yang paling dekat akan masuk dari Singapura.
Investasi tersebut akan diproyeksikan untuk proyek-proyek yang sudah ada, seperti pembangunan irigasi, sektor perhotelan dan pendidikan. Ia menyebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sudah melakukan sejumlah pertemuan.
Sebelumnya, nasib pembangunan IKN menjadi tanda tanya usai Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengatakan anggaran untuk pembangunan IKN diblokir imbas pemangkasan anggaran. Anggaran Kementerian PU dipotong tinggal menjadi Rp 29,57 triliun sesuai instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo.
“Anggaran infrastruktur diblokir semua,” ungkap Dody usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga membenarkan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara masih diblokir Kementerian Keuangan. Dia mengatakan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN.
Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka. “Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” ujar Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat.
Hasan menyebutkan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. “Anggaran Rp 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan,” kata Hasan.