Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi solusi pemerataan keadilan untuk Indonesia.
“Ini saya berbicara bukan karena sebagai Gubernur Kaltim, tetapi atas dasar kebangsaan. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ibu kota negara yang bukan hanya milik rakyat Kaltim dan Kalimantan, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia,” tutur Isran, Kamis (22/9/2022).
Hal tersebut diungkapkan Isran saat menghadiri Gala Dinner Duta Besar dan Pemerintah Daerah “Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara Sebagai Penggerak Pertumbuhan Baru Pembangunan Indonesia” yang diinisiasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (21/9/2022).
Isran pun menyambut baik kunjungan kerja dari DPD-RI bersama perwakilan Kedutaan Besar Belanda dan Malaysia ke Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan.
“Terima kasih sudah mengunjungi Kalimantan Timur. Selamat datang di ibu kota negara baru Indonesia. Semoga pertemuan ini membawa sebuah manfaat yang luar biasa dalam pembangunan Indonesia,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI Sylviana Murni menyebut gala dinner tersebut sebagai rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja (kunker) BKSP DPD-RI ke Kalimantan Timur.
“Kita menjalin silaturahmi sekaligus mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait pembangunan IKN, karena kita (DPD-RI) berharap (pembangunan) betul-betul terwujud,” jelaanya.
Ia menambahkan, ke depan perlu peningkatan interaksi dan komunikasi dalam pembangunan IKN Nusantara di Kaltim karena dalam memimpin Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur tidak bisa sendiri, harus bekerja sama.
Gala dinner juga dihadiri sejumlah senator dari Senayan, mulai Wakil Ketua DPD-RI Mahyudin, hingga sejumlah anggota DPD-RI hampir dari seluruh provinsi di antaranya Sylviani Murni selaku Ketua BKSP DPD-RI dari DKI Jakarta, Fadel Muhammad (Gorontalo), Abdullah Puteh (Aceh), Maya Rumantir (Sulawesi Utara), Marthin Billa (Kaltara) hingga Nanang Sulaiman/Abah Nanang (Kaltim). Termasuk perwakilan Kedutaan Besar Belanda dan Perwakilan Kedutaan Besar Malaysia.