SAMARINDA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud berharap Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan keterlibatan DPRD Kaltim dalam perencanaan pembangunan IKN.
Hal itu disampaikannya menyusul pertanyaan terkait peran DPRD Kaltim terhadap perencanaan pembangunan IKN termasuk dalam hal pertahanan dan keamanan di wilayah ibu kota negara baru Republik Indonesia tersebut.
Dirinya membeberkan sejauh ini pihaknya belum terlibat banyak dalam perencanaan pembangunan IKN.
Mengingat pemerintah pusat masih melaksanakan skema pembangunan IKN di tahap bidang infrastruktur.
“Keterlibatan anggota DPRD provinsi terutama ketua memang agak kurang, mungkin karena masih tahap pembangunan infrastruktur sehingga kordinasinya antara instansi atau lembaga,” beber Hasanuddin Mas’ud kepada awak media, Kamis (31/8/2023).
Politisi Partai Golkar itu mengaku sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan IKN, badan otorita IKN masih belum mengakomodir DPRD provinsi dalam perencanaan pembangunan.
Terutama berkenaan dengan perencanaan tata kelola pemerintahan, pembagian wilayah administratif hingga sistem pertahanan dan keamanan.
Dia bilang pihaknya belum mengetahui dan paham secara keseluruhan.
“Apalagi ditanya soal pertahanan dan keamanan di IKN, perencanaan RTRW nya itu langsung ke pemerintah pusat. Kita hanya koordinasi dengan BPN dan Kementrian PUPR,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hasanuddin Mas’ud menambahkan keterlibatan DPRD Kaltim menjadi topik yang patut dipastikan oleh Badan Otorita IKN karena sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pembangunan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Misal beberapa permasalahan yang masih perlu dikonfirmasi kepada badan otorita mengenai kejelasan aset daerah di wilayah IKN, sistem pemerintahan khusus hingga penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Kita juga mempertanyakan ketika rakyat bertanya, karena kita belum dilibatkan oleh pihak otorita IKN,” tegasnya. (*)