PPU: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengatakan alih fungsi lahan yang saat ini terus terjadi akan berdampak serius pada produksi pangan lokal yang bisa mengancam ketersediaan pasokan.
Oleh karena itu, Harum sapaan akrabnya secara tegas meminta para petani di seluruh wilayah Kaltim untuk tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian produktif untuk apapun itu.
“Kita tidak bisa membiarkan lahan-lahan produktif ini beralih fungsi begitu saja. Ini aset vital untuk menjamin ketersediaan pangan kita kelak,” tegasnya dihadapan para petani dan Brigade Pangan Kaltim.
Hal itu ia katakan saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi kawasan sentra pertanian tanaman pangan (padi sawah) di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, dirinya mengingatkan para petani juga pemerintah daerah bahwa menjaga lahan pertanian sangat penting dan strategis untuk ketahanan pangan daerah.
Orang nomor satu Benua Etam itu mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan terus berupaya memberikan dukungan kepada para petani agar tetap bersemangat mengelola lahannya.
“Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen menjaga lahan pertanian dan mencari solusi komprehensif agar petani tetap sejahtera tanpa harus mengalihfungsikan lahannya,” ucapnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebut, Kaltim juga ditarget pemerintah pusat harus mampu mewujudkan swasembada pangan.
“Kita hanya diberi waktu enam bulan ke depan dan swasembada pangan sudah harus kita wujudkan,” tuturnya.
Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Kaltim menyiapkan lahan minimal 20.000 hektare untuk mendukung swasembada pangan dan Kaltim sudah menyiapkan dua lokasi yakni 18.000 hektare di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan 12.000 hektare di Kutau Kartanegara.
“Pak Mentan siap memberikan pompa berapapun diperlukan, termasuk menyiapkan berbagai keperluan mesin mekanis modern. Menanam padi pun sudah pakai drone besar. Bahkan pemupukannya pun keren pokoknya,” ucapnya optimis.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun meminta Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan untuk berkolaborasi agar akses 20.000 lahan segera terbuka karena sebagian besar berada dalam ruang kehutanan.
Apabila tidak cukup dari 20.000 hektare yang sedang diupayakan, Kaltim masih akan melakukan penyisiran cetak sawah yang sudah dilakukan di bawah tahun 2016 lalu.
Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara Mudiyat Noor menyampaikan bahwa kabupatennya merupakan sentra produksi padi Kaltim, namun saat ini kondisinya terancam.
“Ijin Pak Gubernur, kita harus punya perda (peraturan daerah) perlindungan lahan agar lahan-lahan produktif kita tidak beralih fungsi,” pintanya.
Ia menyebut, puluhan bahkan ratusan hektare sawah setiap tahunnya beralih fungsi menjadi lahan kebun sawit.
“Seperti Bapak Menteri dan Pak Gubernur lihat. Sawah kami sudah dikelilingi tanaman kelapa sawit. Pemiliknya ya para petani kami juga. Dulu petani sawah, sekarang mereka jadi petani sawit,” terangnya.
Mudiyat pun berharap pemerintah bisa memberi solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi petani seperti akses modal, alat mesin pertanian dan pemasaran hasil panen.
“Pemerintah harus hadir di tengah petani kita dan bersama-sama menciptakan ketahanan pangan Kaltim,” harapnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi