SAMARINDA: Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengungkapkan tahun ini Pemprov Kaltim sudah mengintervensi spesifik kabupaten dan kota untuk fokus mendukung penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten dan kota.
“Intervensi ini dalam bentuk kebijakan bantuan keuangan,” kata Yuni, sapaan akrabnya saat membuka Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Kaltim tahun 2024 di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (25/6/2024).
Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim itu mengaku, untuk tahun 2025 Pemprov Kaltim tidak bisa otomatis mengalokasikan bantuan atau melakukan intervensi spesifik.
“Karena harus melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” jelasnya.
Ia menyebut, dua kabupaten yang tidak mengusulkan bantuan melalui data SIPD ialah Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara (PPU).
“Ini kita sayangkan. Kami tidak bisa mengintervensi itu tanpa adanya input di SIPD. Makanya, kita mohon ini diperhatikan,” terangnya.
Namun, ia menuturkan di 2025 Pemprov Kaltim akan memberikan subsidi keuangan belanja dana desa sebagai bagian dari intervensi spesifik kepada kabupaten dan kota.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu mengatakan, hanya ada tiga kabupaten yang menginput yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur.
“Cuma tiga kabupaten ini yang mengambil untuk dana stunting,” ujarnya.
Ia pun meminta perangkat daerah untuk intensif menginformasikan kepada kabupaten dan kota terkait program dan dukungan Pemprov Kaltim dalam penanganan stunting di daerah.
“Yang jelas teman-teman Bappeda Kaltim sudah mensosialisasikan ini. Semua itu ada mekanisme dan aturannya, tentu sinergi diperlukan,” tegasnya.
Tampak hadir, Kadis Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, Kadis Perindagkop dan UKM Heni Purwaningsih, Kabid Pemerintah dan Pembangunan SDM Bappeda Kaltim Mispoyo.(*)