KUKAR: Harapan para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah diuji, menyusul belum adanya kepastian jadwal pelantikan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Meski telah dinyatakan lulus seleksi, para calon PPPK ini hingga kini belum mendapat kepastian terkait penempatan mereka.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah angkat bicara dalam pernyataan resminya pada Selasa, 6 Mei 2025.
Ia meminta seluruh calon PPPK untuk tetap bersabar dan mempercayakan proses kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.
“Ini lagi dipersiapkan. Mungkin satu minggu BKPSDM dan timnya mempersiapkan. Ya sabar aja dulu,” ujarnya kepada awak media.
Menurut Edi, keterlambatan ini bukan karena kelalaian, melainkan bagian dari proses pematangan mekanisme penempatan yang dilakukan secara hati-hati.
Pemkab Kukar, ujarnya, berkomitmen menempatkan para PPPK sesuai kebutuhan riil di lapangan, demi menjamin efisiensi anggaran dan efektivitas pelayanan publik.
Penempatan PPPK harus tepat formasi dan sesuai kebutuhan.
Ini bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Edi menekankan bahwa pengangkatan PPPK tidak boleh dianggap sekadar formalitas.
Proses ini harus menjadi bagian dari pembenahan sistem kepegawaian daerah menuju tata kelola aparatur yang profesional, akuntabel, dan melayani.
Sebelumnya, pengumuman kelulusan PPPK Kukar disambut antusias oleh peserta, sebagian besar dari mereka adalah tenaga honorer dan profesional muda yang telah melalui tahapan seleksi ketat.
Namun, ketiadaan kepastian pelantikan memunculkan kekhawatiran, termasuk kemungkinan adanya perubahan kebijakan atau kendala teknis lain.
Menjawab hal ini, Edi meminta calon PPPK untuk tidak terpengaruh informasi yang tidak valid.
“BKPSDM masih menyusun seluruh proses teknisnya. Kita tidak ingin ada yang salah langkah dalam proses ini,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa para PPPK akan ditempatkan di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, sehingga penempatannya harus melalui perhitungan cermat.
Pelantikan akan dilakukan setelah seluruh proses administratif dirampungkan.
Edi berharap, para calon PPPK dapat memahami bahwa pendekatan hati-hati ini dilakukan demi membangun sistem birokrasi Kukar yang berkelanjutan dan lebih baik. (Adv)