SAMARINDA : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry.
Program ini direncanakan mulai berjalan pada awal 2025 dengan uji coba di beberapa daerah, termasuk Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara (PPU).
Sarkowi menyambut baik program tersebut dan menilai sebagai langkah konkret untuk meningkatkan gizi anak-anak sekaligus kesejahteraan rakyat.
“Saya kira ini positif karena memang merupakan janji presiden pada saat beliau mencalonkan diri. Di Kaltim juga sudah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa uji coba,” katanya, Selasa (24/12).
Namun, Sarkowi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama dari sisi anggaran.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah turut menambah anggaran untuk memastikan makanan yang disediakan benar-benar memenuhi standar gizi.
“Di provinsi harus ada peningkatan tambahan anggaran. Jika dari pusat anggarannya Rp10.000, mungkin Rp5.000 atau Rp7.000 bisa ditambahkan oleh provinsi atau kabupaten. Dengan begitu, makanan yang diterima masyarakat benar-benar bergizi,” ujarnya.
Politisi Golkar itu juga menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran dengan kondisi harga di masing-masing wilayah.
Menurutnya, angka Rp10.000 yang dianggarkan pemerintah pusat perlu ditinjau ulang untuk daerah seperti Kalimantan Timur.
“Dari informasi yang saya dapat saat uji coba, anggarannya itu masih perlu dievaluasi. Di Kaltim, berdasarkan kajian, anggaran idealnya Rp17.000 per porsi agar mencukupi kebutuhan gizi,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim siap membahas penganggaran ini untuk mendukung keberhasilan program MBG.
“Kami di DPRD akan melihat berapa besar sharing anggaran yang bisa dialokasikan. Dengan angka Rp17.000, itu sudah mencukupi untuk kebutuhan gizi di Kaltim,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarkowi menegaskan program MBG harus tepat sasaran dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia berharap ada kolaborasi lintas tingkat pemerintahan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
“Jangan sampai ada program makan gratis, tapi gizinya kurang. Ini yang perlu dijaga agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Penyelarasan kebijakan dan anggaran sangat penting,” kata Sarkowi.
Program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan rakyat di berbagai daerah.(*)