SAMARINDA: Wacana kontroversial terkait penghentian alokasi anggaran untuk media dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi sorotan publik.
Di tengah kekhawatiran berbagai pihak, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa usulan tersebut belum menjadi keputusan final.
“Masih dibahas. Nanti dalam proses akan kami sampaikan. Ini masih dalam pembahasan, belum final,” kata Ekti kepada awak media, Jumat, 25 Juli 2025.
Rencana penghentian dukungan anggaran kepada media disebut-sebut bermula dari usulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Usulan ini mencuat dalam rapat pimpinan DPRD bersama para ketua fraksi, ketua komisi, dan pimpinan badan-badan di lingkungan legislatif.
Sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Kaltim, Fuad, menilai wacana ini sarat dengan kepentingan politis dan diduga merupakan buntut dari polemik yang melibatkan ajudan pimpinan Gedung Gajah Mada dalam sebuah insiden viral beberapa waktu lalu.
Namun, Ekti menegaskan bahwa DPRD tidak gegabah dalam menyikapi isu ini.
Ia menekankan bahwa pembahasan masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi.
Ia juga mengajak para jurnalis untuk terus mengawal proses ini demi menjaga transparansi publik.
“Kejar terus ya. Nanti kalau sudah ada hasil, kami akan sampaikan. Sekali lagi, ini belum final,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Ekti menyampaikan komitmennya dalam mendukung peran media sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi dan pembangunan daerah.
Menurutnya, media merupakan jembatan komunikasi yang tidak tergantikan antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya tidak pernah jauh dari media. Sejak saya menjabat sebagai Ketua KNPI, Ketua KONI, media selalu hadir menyampaikan program kami kepada masyarakat. Ini peran yang sangat penting,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun partisipasi publik dan mengawasi kebijakan pemerintah.
“Media bukan musuh. Justru menjadi mitra strategis kita dalam membangun Kalimantan Timur. Jangan sampai justru dijatuhkan,” kata Ekti sambil tersenyum, membalas candaan salah seorang jurnalis.
Menurutnya, dukungan terhadap media bukan semata soal alokasi anggaran, tetapi juga bentuk pengakuan atas kontribusi nyata media dalam proses pembangunan daerah.
DPRD Kaltim pun menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan insan pers. Harapannya, keputusan yang diambil nantinya dapat mengakomodasi kepentingan publik dan menjamin keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat di Kalimantan Timur.