SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi wacana kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemprov Jawa Barat (Jabar), terkait pembangunan kampung petani dan kampung nelayan.
Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari Gubernur Kaltim kepada legislatif terkait rencana tersebut.
“Kerja sama antara Pemprov Jabar dan Pemprov Kaltim soal ketahanan pangan memang sedang dijajaki Pak Gubernur. Namun sejauh ini, belum ada penyampaian langsung kepada DPRD,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Senin, 19 Mei 2025.
Karena belum ada penjelasan resmi dari pihak eksekutif, DPRD belum dapat memberikan sikap atau pendapat terkait rencana kerja sama tersebut.
Meski demikian, Hasanuddin menilai ide tersebut merupakan inisiatif yang baik dan patut ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama.
“Bagusnya dipertanyakan dulu ke Pak Gubernur, karena kami di dewan belum ada komunikasi,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam waktu dekat untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk wacana kerja sama dengan Jawa Barat.
Rapat tersebut direncanakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
“Kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan hari Kamis kita bisa jawab itu. Saat ini belum ada,” jelasnya.
Wacana kerja sama ini mencuat setelah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, melakukan kunjungan ke Jawa Barat dan bertemu dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Minggu, 4 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, KDM menawarkan kerja sama untuk membangun kampung petani dan kampung nelayan bagi warga Jabar yang ingin bermukim dan bekerja di Kaltim.
Tawaran tersebut langsung mendapat sambutan positif dari Gubernur Harum.
“Kalau begitu, kita buat kontrak kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Kaltim,” kata KDM yang langsung disetujui oleh Rudy Mas’ud.
KDM menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim akan menyiapkan lahan untuk warga Jabar, yang kemudian akan dibangun menjadi permukiman dan lahan pertanian, khususnya untuk produksi padi. Hasil produksi ini ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kaltim, tetapi juga untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita akan bangun kampung orang Jawa Barat di sana. Saya akan bawa petani dari sini. Kita bangun rumah dan lahan pertanian. Mereka tinggal datang, menetap, lalu mulai bertani. Oke, deal,” ujar KDM dalam suasana penuh keakraban.
Kerja sama serupa juga direncanakan untuk sektor kelautan.
Pemprov Kaltim akan membangun kampung nelayan dan mengundang para nelayan dari Indramayu, Pamanukan, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, dan Ciamis. Mereka akan difasilitasi dengan kapal dan tempat tinggal.
“Jadi, kita pindah ke sana, kapalnya sudah ada, rumahnya sudah ada, tinggal melaut,” kata KDM meyakinkan.
Menurut KDM, semangat kerja keras masyarakat Jawa Barat yang terbentuk di tengah keterbatasan sumber daya akan sangat cocok untuk membangun sektor pertanian dan kelautan di Kaltim, yang memiliki sumber daya melimpah namun jumlah penduduknya relatif sedikit.
“Jawa Barat APBD Rp29 triliun untuk 50 juta jiwa. Kaltim Rp20 triliun, penduduk hanya 4 juta jiwa,” kata KDM, membandingkan kondisi anggaran dan jumlah penduduk kedua provinsi.
Gubernur Harum menyambut baik tawaran tersebut dan bahkan mengusulkan perluasan kerja sama dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi seperti ITB dan Universitas Padjadjaran.
Ia juga memperkenalkan program unggulan Pemprov Kaltim, yaitu Program Gratispol, yang memberikan pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3, lengkap dengan seragam, tas, dan sepatu.
“Kami sudah luncurkan Program Gratispol, Kang KDM. Pendidikan gratis dari SMA sampai S3 agar semua mau bersekolah,” kata Gubernur Harum.